Unduh Aplikasi

Anggota DPRA minta persoalan Arun diselesaikan dengan mufakat

BANDA ACEH—Para pihak yang terkait dengan persoalan resetlemen (pemukiman baru) bagi warga eks lokasi PT Arun di Lhokseumawe diminta segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat sehingga tidak merugikan  masyarakat, apalagi aksi demo terus berlangsung karena belum adanya tanggapan serius dari sejumlah tuntutan masyarakat Blang Lancang Barat dan Blang Lancang Timur.

Demikian disampaikan Iskandar Usman Al-Farlaky, anggota DPR Aceh menyusul semakin meruncingnya persoalan tersebut sehingga berujung kepada penangkapan kordinator demo Tri Juanda oleh pihak kepolisian setempat.

“Hak rakyat bila itu sudah diatur dalam ketentuan apalagi pada tahun 1974 perusahaan berjanji menempatkan kembali 542 KK ke kampong harus ditepati jangan malah pengingkaran (wan prestasi),” ungkap mantan aktivis mahasiswa ini Jumat (31/10/2014) kepada wartawan di Banda Aceh.

Untuk itu, Iskandar juga meminta perusahaan dan juga pemerintah termasuk pusat untuk segera merespon tuntutan warga sebagaimana telah dijanjikan demi kemaslahatan bersama,  jangan malah tuntutan tersebut dibalas dengan hal- hal yang tidak populis semisal ditangkapnya para pelaku demo.

Kemudian, lanjut  Iskandar, segera kedepankan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Tidak ada masalah yang rumit bila semua kita mau duduk semeja dengan jalan win win solution,” ungkapnya

Menurut Iskandar, niat polisi untuk menegakkan hukum sudah baik, namun, upaya kritis yang sedang dilakukan oleh masyarakat jangan pula dihadapkan dengan persoalan hukum baru.

“Saya dapat info aktivis yang juga kordinator demo Tri Juanda masih ditahan kepolisian. Seharusnya ada pembinaan dan peringatan. Kita sangat prihatin dengan kondisi ini.  Kita akan coba kordinasikan dengan pihak lain terkait masalah tersebut. Termasuk dengan teman- teman di DPR-RI dan DPD di Jakarta untuk membawa masalah ini ke level yang lebih tinggi," sebutnya.

Sebagai data, pada tahun 1974, Pertamina melalui DPR RI dan Gubernur Daerah Istimewa Aceh mengajukan permohonan pembebasan tanah masyarakat.

Dulu, saat proses ganti rugi djanjikan, masyarakat akan diberikan permukiman baru di lokasi strategis di kawasan Kecamatan Muara Dua. Namun hingga saat ini belum ada realisasi pengalihan lahan dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum yang termasuk dalam bagian perjanjian itu di Desa UJung Pacu.

SP


Komentar

Loading...