Unduh Aplikasi

Anggota DPRA Minta Pemkab Aceh Barat Konfirmasi Masuknya Meulaboh dalam SIPD

Anggota DPRA Minta Pemkab Aceh Barat Konfirmasi Masuknya Meulaboh dalam SIPD
Foto: Ist

ACEH BARAT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal daerah pemilihan (Dapil) X, Fuadri, meminta kepada Pemeritah Kabupaten Aceh Barat bersama Panitia Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Meulaboh untuk dapat melakukan klarifikasi atas tercantumnya Meulaboh sebagai kabupaten/kota dalam Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya langkah ini penting dilakukan, sehingga kedepan dapat dilakukan persiapan ketika Surat Keputusan (SK) Pemerintah Kota Meulaboh dikeluarkan.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia CDOB Meulaboh itu, masuknya Kota Meulaboh dalam SIPD Kemendagri memang belum dapat dipastikan secara penuh, akan tetapi terdaftaranya nama Meulaboh sebagai kabupaten/kota ke 24 di Provinsi Aceh merupakan sinyal positif.

“Kami kan belum lakukan konfirmasi lagi tapi secara sistem sudah tercatat kan. Inikan sinyal positif kan, sementara daerah lain yang diajukan dari Provinsi Aceh tidak muncul, cuma Kota Meulaboh. Memang akunnya jelas itu Pemerintahan Kota Meulaboh, kami berharap segera terwujud dan meulaboh jadi priritas,” kata Fuadri, Kamis (7/5).

“Saya pikir harus ada yang menjemput bola atau mengkonfirmasi. Saya pikir nanti dari pihak panitia atau pemerintah kabupaten untuk membangun komunikasi,” tambahnya.

Untuk melakukan konfirmasi tersebut, menurutnya Pemkab Aceh Barat yang lebih tepat melakukan dan mengkoordinasikannya, terutama untuk mempertanyakan perkembangan atas Pemerintahan Kota Meulaboh tersebut.

"Yang paling penting dalam konfirmasi tersebut jika memang sudah resmi adalah usulan anggaran kebutuhan untuk persiapan kota," katanya.

Baca: Meulaboh Terdaftar dalam SIPD Kemendagri sebagai Kota di Aceh

Kata Fuadri, bisa saja masuknya Meulaboh dalam daftar kabupaten/kota ke 24 di Aceh akan disahkan pada Januari 2021. Karena itu, penting dilakukan komunikasi dengan Kemendagri terkait masalah tersebut.

“Kalau dilihat ini kan untuk tahun 2021 kemungkinan, meski saat ini kami lihat SK nya belum keluar. Tapi disistem sudah dipersiapkan, jadi jika nanti ada sinyal usulan sudah bisa dimasukkan dan bisa diajukan untuk 2021 tidak tertutup kemungkinan kan, karena ini kan kebijakan semuanya pada negara,” kata dia.

Ia menjelaskan dalam sistem SIPD, untuk menginput kegiatan harus dilakukan perencanaan tahun depan, jadi dengan sudah terkonfirmasi maka bisa segera memasukkan usula.

"Bahkan tidak tertutup kemungkinan tahun ini SK tersebut dikeluarkan," kata Fuadri.

Mungkin saja, kata dia, nanti dengan adanya konfirmasi akan ada jawaban jika usulan tersebut akan dikelola oleh siapa, apakah langsung Kemendagri atau provinsi atau langsung Aceh Barat.

“Tapi nanti untuk di provinsi saya akan konfirmasi dengan Bappeda, apakah dimasukkan usulan oleh pemerintah provinsi atau bagaimana nantinya,” ungkap Fuadri.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...