Unduh Aplikasi

Anggota DPRA Kecam Penahanan Keuchik Meunasah Rayeuk

Anggota DPRA Kecam Penahanan Keuchik Meunasah Rayeuk
Anggota DPRA, Nurzahri. Foto: Net

LHOKSEUMAWE - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurzahri mengecam tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh yang diduga seolah-olah menjebak masyarakat kearah pidana.

Hal ini diungkapkan pasca-ditetapkan Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Tgk M sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Aceh.

“Kasus ini harus dirunut lagi ke belakang, terkait apa masalah yang terjadi dipenghujung, awal masalah itu terjadi ketika ada pemberian bantuan  bibit berjenis IF 8 secara simbolis oleh Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf pada 2017 lalu,” kata anggota DPRA Nurzahri kepada AJNN, Rabu (24/7).

Ia menjelaskan waktu itu masyarakat tidak tahu seperti apa benih padi IF8 itu, yang mereka tahu bibit itu dibagikan langsung oleh Gubernur Nonaktif Irwandi Yusuf. 

Cuma dalam perjalanannya, ternyata panen perdana dari IF8 itu sangat luar biasa terjadi peningkatan. Biasanya tujuh sampai delapan ton per hektare, menjadi 11 ton per hektare  dengan menggunakan bibit IF8 tersebut.

“Dengan hasil yang demikian menjadikan masyarakat sangat antusias dengan bibit yang dibagi itu, sehingga secara mandiri mereka memilih swadaya menangkar bibit tersebut dan diperbanyak oleh mereka, bahkan waktu panen itu dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pertanian Aceh yang menjabat sekarang,” ungkapnya.

Lanjutnya lagi, dalam perjalanannya, Pemerintah Aceh sendiri tidak pernah melakukan pembinaan atau perdampingan terhadap bibit yang diserahkan kepada masyarakat tersebut. Namun tiba-tiba Kepala Dinas Pertanian Aceh mengkriminalkan Keuchik Tgk M, karena  memperjualbelikan bibit hasil tangkar mereka.

Baca: Kasus Benih Padi IF8, Keuchik Meunasah Rayeuk Ditahan di Polda Aceh

“Ini yang menurut kami sangat menyakitkan hati dan menyesakkan dada orang-orang yang mendengar kasus ini, karena asal muasal bibit itu dari Pemerintah Aceh, kenapa hari ini malah Pemerintah Aceh yang mengkriminalkan masyarakat dengan bibitnya mereka bagikan sendiri,” ujarnya.

Dirinya juga mengaku telah menulusuri terkait penahanan Tgk  M tersebut, ternyata tidak pernah sekalipun dilakukan pemanggilan oleh pihak dinas terhadap Tgk M, tiba-tiba saja  prosenya sudah di Polda.

Dirinya juga mengaku saat melakukan pengecekan deliknya delik aduan yang melaporkan  adalah Kepala Dinas Pertanian Aceh sendiri.

“Jadi kami di DPRA kemarin memanggil pihak Dinas Pertanian dan Biro Hukum Pemerintah Aceh, akan tetapi tidak satupun hadir saat kami undang pada pukul 14.00 WIB,  dan jam 15.00 WIB saya hubungi via telepon, setelah tersambung  dengan kepala dinas saya tanyakan kenapa sampai sejauh ini langkah hingga melaporkan ke Polda," ungkapnya.

Namun keterangan kepala dinas sendiri menyebutkan kalau perintah dari Kementerian.

"Saya kurang tahu perintahnya tertulis atau lisan, kemudian saya tanyakan lagi kenapa tidak Kementerian langsung yang melaporkan, kok kepala dinas yang melaporkan, harusnya kalau Kementerian yang keberatan mereka yang harus melaporkan,” jelasnya.

Kepala dinas mengaku mereka satu intitusi. Disitu ketika mereka menganggap intitusi dinas Pertanian Aceh bagian dari Kementerian. Dirinya mengatakan ini intitusinya berbeda kementrian itu pusat dan dinas bagian dari Pemerintahan Aceh.

“Dan saya tanyakan lagi apakah Plt Gubernur Nova Iriansyah tahu, keterangannya mengaku tahu, dan sudah izin plt dilakukan kearah hukum. Satu sisi kami mengecam tindakan yang dilakukan Pemerintah Aceh yang seolah-olah menjebak masyarakat yang ujungnya kearah pidana," ujarnya.

Menurutnya kalau memang bibit ini  bermasalah seharusnya jangan dibagi dari awal.

"Ini setelah dibagi dan setelah sukses kok Pemerintah Aceh yang kebakaran jenggot,” cetusnya.

Komentar

Loading...