Unduh Aplikasi

Anggota DPRA Fraksi PAN Ikut Teken Tuntutan Mahasiswa Terkait Penolakan Omnibus Law

Anggota DPRA Fraksi PAN Ikut Teken Tuntutan Mahasiswa Terkait Penolakan Omnibus Law
Seribuan mahasiswa Aceh saat melakukan aksi tolak UU Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan gedung DPR Aceh, Kamis, 8 Oktober 2020. Foto AJNN/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa Aceh terkait penolakan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden dan DPR RI. 

Hal itu ditegaskan anggota DPRA dari Fraksi PKS, Bardan Sahidi usai menemui dan meneken tuntutan mahasiswa yang melancarkan aksi di depan gedung utama DPR Aceh, Kamis (8/10). 

"Kurang dari 1 kali 24 jam, poin tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Aceh, segera akan kita tindaklanjuti, dengan mengirimkan surat ke Presiden RI, DPR RI, dan Forbes Aceh," kata Bardan Sahidi kepada wartawan. 

Meski demikian, Bardan meminta mahasiswa untuk tidak terburu-buru karena semua tuntutan tersebut akan disampaikan terlebih dahulu ke 81 anggota DPRA sebelum diteruskan ke Jakarta. 

Bardan juga menegaskan, bahwa anggota DPRA, terutama dirinya pribadi juga menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Tuntutan mahasiswa yang diteken oleh Anggota DPRA. Foto: Dok AJNN

Apalagi, kata Bardan, Provinsi Aceh memiliki aturan sendiri mengenai tenaga kerja melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Selanjutnya, diatur secara lebih rinci dalam qanun Aceh nomor 7 Tahun 2014 terkait ketenagakerjaan. 

"DPRA menolak pemberlakuan UU Omnibus Law, karena Aceh punya UU 11 tentang pemerintahan Aceh, qanun nomor 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan," tutur Bardan. 

Ada empat anggota DPRA yang hadir menemui para mahasiswa, Badan Sahidi (PKS), Fuadri (PAN), Nora Idah Nita dan T Ibrahim (Demokrat). Kemudian, mereka semua ikut meneken petitum yang disodorkan mahasiswa tersebut. Padahal PAN salah satu partai yang mendukung Omnibus Law.

Komentar

Loading...