Unduh Aplikasi

Anggaran Pokir Setara Multiyears

Anggaran Pokir Setara Multiyears
Ilustrasi: Fotolia

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh akhirnya mendapati para pemenang lelang pengerjaan 15 proyek tahun jamak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Di laman LPSE Aceh, sejumlah perusahaan, mulai dari Aceh hingga Sulawesi Tengah, dinyatakan sebagai pemenang.

Penentuan paket tahun jamak (multiyears) ini memang cukup memakan energi. Di ruang-ruang rapat di Gedung Parlemen Aceh, 15 paket proyek tahun jamak ini menimbulkan banyak polemik. Mereka menilai angka yang diajukan untuk pembangunan sejumlah ruas jalan jaring laba-laba di kawasan pedalaman dan pembangunan irigasi itu terlalu fantastis. Sempat muncul isu pemakzulan terhadap Nova Iriansyah, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh. 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga membawa permasalahan ini hingga ke Ibu Kota Negara. Pertengahan September 2020, Ketua DPR Aceh bertandang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dokumen laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPR Aceh Dahlan Djamaluddin, Wakil Ketua III Safaruddin. Mereka ditemani oleh sejumlah politikus lain dari berbagai partai politik di Aceh yang duduk di DPR Aceh, kepada Komisioner KPK, Lili Pintauli.

"Hari ini pukul 15.00 WIB, kami resmi melaporkan paket multiyears dan dana refocusing ke KPK. Rombongan DPRA diterima langsung oleh ibu Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar," kata Irpannusir setelah pertemuan itu. 

Ini adalah langkah lanjutan setelah sebelumnya DPR Aceh membatalkan proyek ini lewat sidang paripurna yang warnai aksi walkout sejumlah politikus partai pendukung pemerintah. DPR Aceh beralasan tidak ada kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif terkait kegiatan 15 paket proyek tahun jamak 2020-2022 sebesar Rp 2,5 triliun.

Namun situasi berubah drastis setelah Menteri Dalam Negeri datang melantik Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh. Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dapat menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021 dengan Qanun Aceh tepat, waktu sesuai Pedoman Penyusunan APBD 2021. 

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, mengatakan pada pertemuan di Jakarta, sepekan sebelum pelantikan, Tim Anggaran Pemerintah Aceh dan tim DPR Aceh sepakat untuk menyusun APBA 2021. 30 November 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021 senilai Rp 16,9 triliun. Seluruh proyek tahun jamak, senilai Rp 2,5 triliun pun tak ada yang dicoret.

Semua urusan anggaran ini sepertinya berjalan baik-baik saja hingga Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan evaluasi terhadap APBA 2021. Dalam surat yang dibuat pada 23 Desember 2020, Kementerian Dalam Negeri menilai jumlah anggaran pokok pikiran alias dana aspirasi milik anggota dewan, yang mengimbangi nilai proyek tahun jamak, tidak dapat dimasukkan ke dalam APBA 2021 karena tidak melalui proses penganggaran yang tepat. Nilainya mencapai Rp 2,7 triliun atau setara 16,14 persen dari total APBA 2021. 

Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin membantah nilai itu. “Kita punya pokir dan undang-undang secara regulasi juga mengatur tentang keberadaan pokok-pokok pikiran DPRA memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan,” kata Safaruddin. 

Safaruddin mengatakan setiap anggota DPR Aceh memiliki pokok-pokok pikiran senilai Rp 15 miliar. Untuk para pimpinan, nilainya membengkak menjadi Rp 29 miliar. Khusus untuk Ketua DPR Aceh, nilainya mencapai Rp 41 miliar. 

Dalam hitungan sederhana, jatah Ketua DPR Aceh Rp 41 miliar, tiga wakil ketua Rp 87 miliar, delapan Ketua Fraksi Rp 144 miliar, serta 69 anggota Rp 1,035 triliun. Total uang pokok pikiran tahun ini, sesuai pengakuan Safaruddin, mencapai Rp 1,3 triliun. 

Sekretaris Komisi IV DPR Aceh, Zulfadli alias Tgk Abang, mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak melarang pokok-pokok pikiran (Pokir) DPR. Zulfadli juga menyebutkan bahwa jumlah anggaran pokok pikiran tidak memiliki batas bawah maupun batas atas atau tidak ada pembatasan terkait besaran alokasi anggarannya. 

Zulfadli berpendapat bahwa evaluasi dan koreksi dari Mendagri adalah masukan bagi DPR Aceh dan Pemerintah Aceh. Dalam menyusun kegiatan yang ditampung ke dalam pokok pikiran anggota DPR harus sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, yakni Musrembang RKPA dan tercantum dalam KUA-PPAS hingga RAPBA dan APBA. 

“Saya secara pribadi menjadikan evaluasi dan koreksi Mendagri sebagai masukan, kita sepakat bahwa kegiatan Pokir harus dibahas konsisten sejak Musrembang SKPA, KUA-PPAS, RAPBA hingga APBA,” kata Zulfadli.

Komentar

Loading...