Unduh Aplikasi

Anggaran Menjadi Kendala Simpang Tujuh Ulee Kareng Tak Kunjung Ditata

Anggaran Menjadi Kendala Simpang Tujuh Ulee Kareng Tak Kunjung Ditata
Kesemrawutan Simpang Tujuh Ulee Kareng, Foto: Fakhrul Razi Anwir

BANDA ACEH - Penataan kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng merupakan sebuah keharusan yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Kesemrawutan dan kemacetan adalah faktor utamanya. Apabila hal ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin kesemrawutan dan kemacetan akan menjadi ikon tambahan untuk daerah yang sudah terkenal dengan ikon kopinya ini.

Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh, Rahmatsyah Alam, mengatakan Simpang Tujuh Ulee Kareng termasuk ke dalam salah satu kawasan strategis kota. Sehingga kawasan tersebut penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Bahkan kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng sebagai salah satu kawasan strategis kota, tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009 sampai dengan 2029.

"Simpang tujuh (Ulee Kareng) merupakan salah satu Kawasan Strategis Kota Banda Aceh, dan itu termuat dalam dokumen RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029" ungkap Rahmat kepada AJNN, Jumat (26/1).

Ia menjelaskan Pemko Banda Aceh pada tahun 2015 juga telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan memanggil seluruh stakeholder yang dinilai berkepentingan, untuk dengar pendapat masyarakat (Public Hearing) mengenai rencana penataan kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng. Dalam kegiatan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penataan kawasan tersebut diperlukan pembebasan lahan untuk pembangunan bundaran dan pelebaran jalan dengan radius 120 meter dari titik bundaran.

"Pembebasan lahan berada pada radius 120 meter dari titik bundaran," ujarnya.

Baca: Semrawut Simpang Tujuh, Dishub: Lampu Lalu Lintas Bukan Solusi

Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) mengenai daerah yang terkena dampak dari penataan kawasan tersebut dibuat pada tahun 2015, kemudian berdasarkan RTBL ini pada tahun 2017 telah dibuat Detail Engineering Design (DED) mengenai Bundaran Simpang Tujuh Ulee Kareng, dan desain bundaran yang akan dibangun juga dipadukan dengan konsep kopi yang sudah menjadi ikon daerah Ulee Kareng. Seluruh pelaksanaan kegiatan ini sumber dananya berasal dari APBN melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satket PBL) Provinsi Aceh.

"Pembuatan RTBL kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng ini kami buat pada tahun 2015, dan DED untuk bundaran kami buat pada tahun 2017 lalu," ujar Rahmat.

Ia mengungkapkan penataan kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng ditinjau dari sisi regulasi sudah cukup kuat, dokumen pendukung yang dibutuhkan juga telah tersedia. Namun yang menjadi kendala penataan kawasan tersebut belum terealisasi adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh.

"Secara regulasi sudah kuat, dan dokumen pendukung lainnya sudah kami siapkan, namun permasalahan keterbatasan anggaran merupakan kendala penataan ini belum dapat terealisasi," ungkapnya.

|Fakhrul Razi Anwir

Komentar

Loading...