Unduh Aplikasi

Anggaran Hibah Rp 81 Miliar Digelontorkan untuk 347 Dayah tak Masuk SK Gubernur

Anggaran Hibah Rp 81 Miliar Digelontorkan untuk 347 Dayah tak Masuk SK Gubernur
Dokumen AJNN

BANDA ACEH - Sebesar Rp 146,8 miliar dana hibah untuk dayah pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh, direfokusing dan direalokasi untuk penanganan pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dana hibah untuk 494 dayah, balai pengajian dan taman pendidikan Al-Quran (TPA) di Aceh itu kemudian menuai pro kontra di publik Aceh.

Penulusuran Tim Litbang AJNN, sebanyak 347 dari 494 atau 70,2 Persen calon penerima dana hibah dari Dinas Dayah, tidak terdaftar dalam SK Gubernur Aceh nomor 451.44/770/2019. Padahal, SK tersebut merupakan pedoman bagi Dinas dayah untuk menentukan dayah, balai pengajian dan TPA mana saja yang mendapat pembinaan.

Baca: Usamah El-Madny: Alokasi Dana Hibah 85 Persen Bersumber dari Pokir

Berdasarkan SK Gubernur Aceh tahun 2019, terdapat 1.136 dayah dan 6.685 balai pengajian yang terdaftar dan berhak mendapat pembinaan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Tetapi fakta yang diperoleh, 347 dan 494 institusi calon penerima dana hibah tidak terdaftar dalam SK Gubernur.

Dimana 266 dayah, 68 merupakan balai pengajian, dan 6 TPA. Sementara, 7 calon penerima bantuan anggaran dari Dinas Dayah itu, merupakan lembaga diluar institusi dayah, balai pengajian dan TPA. Ironinya, Singkil sebagai kabupaten perbatasan yang rentan terjadi pendangkalan akidah, justru mendapat porsi terkecil dana hibah tersebut.

Baca: Banyak Dayah Tak Terdaftar, Asrizal Asnawi: Data Ulang, Tapi Jangan Pilih Kasih

Dilihat dari postur anggaran, 347 calon penerima dana hibah itu memperoleh alokasi terbesar yakni Rp 81 miliar, sementara 147 calon penerima yang terdaftar hanya mendapat alokasi sebesar Rp 65,830 miliar saja. Berdasarkan daerah sebaran, Aceh Besar merupakan kabupaten yang mendapat alokasi dana hibah tertinggi.

Terdapat 98 dayah, balai pengajian dan TPA di Kabupaten Aceh Besar yang mendapat bantuan dana hibah dengan total anggaran sebesar Rp 25,8 miliar. Sementara, 77 diantaranya termasuk dalam calon penerima tak terdaftar dalam SK Gubernur Aceh, dengan anggaran sebesar Rp 17,9 miliar.

Sementara, Singkil sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara itu hanya mendapat alokasi dana hibah Rp 200 juta. Dayah yang menerima bantuan di Singkil tersebut juga tidak terdaftar. Padahal, disana terdapat 12 dayah yang terdata dan memiliki klasifikasi berdasarkan SK Gubernur tahun 2019.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El-Madny menyatakan bahwa setiap tahun alokasi dana hibah untuk dayah di dinas yang ia pimpin, 85 persennya bersumber dari anggaran pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"Setiap tahun, alokasi hibah dayah lebih kurang 85 persen bersumber dari pokir dewan. Selebihnya adalah kegiatan dinas. Alokasinya sangat kecil," ungkap Usamah kepada AJNN, Sabtu (16/5) malam.

Baca: Wapresma Unsyiah Desak BPK Audit Dana Hibah Dinas Dayah

Tetapi, ketika dikonfirmasi terkait total alokasi dana hibah di dinas dayah, Usamah tak dapat merinci. Ia beralasan mesti melihat data terlebih dahulu. Namun, ia mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 146,8 miliar tersebut, diperuntukkan bagi 494 dayah yang telah direfokusing.

Penelusuran AJNN di halaman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, alokasi anggaran swakelola pada Dinas Pendidikan Dayah Tahun Anggaran 2020 dimana mayoritas kegiatannya pembangunan dan pengembangan sarana prasarana dayah di Dinas Pendidikan Dayah Aceh berjumlah Rp 372 miliar.

Paska pemerintah pusat memerintahkan refokusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, pos anggaran dana hibah di dinas tersebut yang akan direalokasi jumlahnya sebesar Rp 146,8 miliar. Jika di persentase, dana swakelola di Dinas Pendidikan Dayah Aceh, masih tersisa diatas 60 persen.

Dengan demikian maka alokasi anggaran pembangunan dan pengembangan prasarana dayah pada APBA tahun 2020 yang tidak masuk dalam refocusing sebesar Rp 225,2 miliar.

Selain itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El-Madny untuk menjelaskan terkait sejumlah persoalan yang terjadi di dinas tersebut.

Baca: Nasrul Zaman: Dinas Dayah Dikelola Serampangan

Menurutnya, dari informasi yang ia terima, dinas dayah tersebut terkesan salah urus. Maka dari itu, Usamah perlu menjelaskan sengkarut daftar penerima dana hibah yang menjadi polemik tersebut. Hal ini perlu dilakukan, untuk meminimalisir munculnya prasangka tak baik di masyarakat, terutama kalangan dayah.

"Kami akan panggil kadis dayah dalam waktu dekat ini. Ia harus menjelaskan sejumlah permasalahan disana," kata Hendra kepada AJNN, Sabtu (16/5).

Baca: Hendra Budian: Kami akan Panggil Kadis Dayah

Sementara itu, kata dia, kuat dugaan terkait adanya temuan 347 dari 494 (70,2 persen) dayah calon penerima dana hibah dari dinas dayah tak terdaftar dalam SK Gubernur Aceh, terdapat unsur kesengajaan didalamnya. Sebab, meskipun ada human error pasti persentasenya tidak besar.

"Human error itu angkanya kecil. Jika sudah melampaui 70 persen itu, bisa diduga ada unsur kesengajaan," tegas Hendra.

Komentar

Loading...