Unduh Aplikasi

Andi Sinulingga Sebut Anies Tak Pernah Diajak Bicara untuk Uji Publik Omnibus Law

Andi Sinulingga Sebut Anies Tak Pernah Diajak Bicara untuk Uji Publik Omnibus Law
Andi HS. Foto: Fauzul Husni

JAKARTA -  Politikus Golkar, Andi Sinulingga menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah diajak bicara terkait satuan tugas (Satgas) bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law.

"Saya sudah hubungi langsung beliau, pak Anies jangankan dikonfirmasi, diomongin saja tidak pernah terkait hal itu," kata Andi Sinulingga saat dihubungi AJNN, Jumat (9/10).

Dilansir Tirto.id, Pemerintah menetapkan 127 anggota Satuan Tugas (Satgas) Bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law yang terdiri dari perwakilan kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, kepala daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat. 

Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 yang dikutip di Jakarta, Senin (16/12/2019), menyatakan Satgas ini diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan pengarah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  

Tugas Satgas ini antara lain melakukan konsultasi publik Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan serta melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi hasil konsultasi publik.  

Satgas ini juga dapat melibatkan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi serta pihak lain yang dipandang perlu serta melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka konsultasi publik. 

Beberapa pengusaha dan tokoh masyarakat yang menjadi anggota Satgas, antara lain: James Riady, Jhonny Dharmawan, Erwin Aksa, Anton Supit, Haryadi Sukamdani, Indroyono Soesilo, Suryadi Sasmita, Carmelita Hartoto, Anies Baswedan, Abdullah Azwar Anas, Suryo Pratomo, Wahyu Muryadi, Tito Sulistio, John Prasetyo dan Umar Juoro.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah merevisi 82 Undang-Undang (UU) dan 1.194 pasal dalam Rancangan (draf) UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan diajukan ke DPR di Januari 2020.

Komentar

Loading...