Unduh Aplikasi

Amnesia Dahlan di Kesepakatan Tahun Jamak

Amnesia Dahlan di Kesepakatan Tahun Jamak
Potongan surat keputusan pimpinan DPRA yang diteken Dahlan Jamaluddin dan Dalimi. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Dahlan Jamaluddin mengetuk palu pembatalan kesepakatan proyek tahun jamak (multiyears) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rabu, akhir Juli 2020. Ketua DPR Aceh itu sepakat dengan sejumlah anggota parlemen Aceh lain yang membatalkan 14 ruas jalan penghubung antardaerah dan satu waduk dengan pagu anggaran Rp 2,7 triliun.

Menurut Dahlan perencanaan penganggaran dari proyek itu bermasalah. Selain itu Dahlan menyebutkan perencanaan anggaran dalam proyek itu diteken oleh Ketua DPR Aceh periode sebelumnya bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. “Proyek itu masuk tiba-tiba dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020,” kata Dahlan. 

Hal lainnya adalah nota kesepahaman (MoU) proyek multiyears 2020-2022 itu tanpa pembahasan di Komisi IV dan disepakati bukan diputuskan dalam sidang paripurna, hanya disepakati oleh Plt Gubernur dan pimpinan DPRA pada akhir 2019 lalu, dan tidak melibatkan anggota DPRA lainnya. 

Ini, kata Dahlan, berarti proses penganggarannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Seharusnya terjadi persetujuan bersama antara legislatif dengan eksekutif. Proyek ini juga harusnya disepakati dalam KUA-PPAS tahun 2020.

“Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 kebijakan penganggaran tahun jamak itu berdasarkan atas persetujuan bersama," ujar Dahlan kepada wartawan.

Surat keputusan pimpinan DPRA yang diteken Dahlan Jamaluddin dan Dalimi. Foto: Dok AJNN

Namun sepertinya pembatalan proyek Multiyears melalui sidang paripurna DPR Aceh tidak menyurutkan langkah pemerintah Aceh untuk melakukan pelelangan dan melanjutkan proyek Multiyears tersebut. Dukungan bahkan datang dari sejumlah kepala daerah di beberapa kabupaten kota di Aceh. 

Sikap Pemerintah Aceh ini berujung pada penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Kamis malam (10/9), melalui sidang paripurna. Dari 81 anggota DPRA, sebanyak 59 orang dari enam fraksi yakni Partai Aceh, Gerindra, PNA, PKS, PAN dan Golkar. Artinya sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. 

Salah satu alasan penggunaan hak Interpelasi itu adalah sikap Pemerintah Aceh yang tetap melanjutkan Proyek multiyears yang telah dibatalkan sepihak melalui rapat paripurna DPRA dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DPRA Nomor 12/DPRA/2020 tertanggal 22 Juli 2020.

Bahkan setelah Nova menyampaikan jawaban terkait interpelasi yang diajukan DPR Aceh di Gedung DPR Aceh, Jumat (25/9/2020). Sejumlah anggota DPR Aceh tetap tidak puas dan malah mengusulkan pemakzulan terhadap  Nova Iriansyah. 

Sepertinya Dahlan Jamaluddin lupa bahwa pada tanggal  23 Oktober 2019, ada peristiwa penting yang terjadi di Gedung DPR Aceh. Peristiwa penting itu adalah terbitnya surat keputusan pimpinan sementara DPRA Nomor: 02/PMP-SEMENTARA/DPRA/2019.

Dahlan Jamaluddin dan Dalimi, selaku pimpinan sementara DPR Aceh saat itu, menyetujui penyempurnaan Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap rancangan qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2020 dan rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua sementara, Dahlan dan Dalimi menyebutkan bahwa Keputusan Pimpinan Sementara ini merupakan dasar penetapan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Aceh Tahun 2020 dan berlaku sejak ditetapkan.

Dalam keputusan ini juga disebutkan bahwa matriks tindak lanjut dari hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap rancangan qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2020 dan rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020,  menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu.

Keputusan Pimpinan Sementara ini merupakan tahapan sangat penting sebagai dasar penetapan Qanun APBA 2020. Artinya, seluruh program dan kegiatan yang telah melewati proses evaluasi  oleh Kemendagri yang juga telah disempurnakan oleh DPRA periode 2019-2024 melalui Keputusan Pimpinan Sementara merupakan bentuk persetujuan sekaligus pengesahan oleh DPRA periode 2019-2024. 

Surat keputusan pimpinan DPRA yang diteken Dahlan Jamaluddin dan Dalimi. Foto: Dok AJNN

Sebagai anggota DPR Aceh periode 2014-2019, Dahlan tentu memahami perjalanan proses kesepakatan tahun jamak itu sehingga adanya persetujuan Pimpinan DPRA Periode 2014-2019. 

Dahlan Jamaluddin tidak memberikan jawaban. Panggilan telepon dan pesan whatsapp yang dikirimkan AJNN tidak dijawab. Sedangkan Dalimi mengatakan saat pembahasan bersama penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri tentang Raqan APBA 2020 serta Ranpergub APBA 2020 koleganya sesama Pimpinan  Sementara tidak memepermasalahkan termasuk program multiyears. Namun Dalimi tak ingat tanggal penandatanganan surat bersama Dahlan tersebut. 

“Yang jelas, keputusan tersebut kami tanda tangani tanpa tekanan dari siapapun,” kata Dalimi. Jika Dahlan mempermasalahkan program multiyears sudah pasti keputusan pimpinan sementara tersebut tidak ditandatangani oleh Dahlan.

Dahlan, sebagai pimpinan sementara, bisa saja meminta TAPA mencoret program multiyears dimasukkan dalam dokumen persetujuan atas Keputusan Kemendagri tentang Evalusi Raqan APBA 2020 dan Ranpergub Penjabaran APBA 2020. Namun itu tak dilakukan. 

Berikut isi lengkap surat itu

Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 

Nomor: 02/PMP-SEMENTARA/DPRA/2019

Tentang penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.

Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Menimbang:
a. bahwa rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 telah di evaluasi Oleh Kementerian Dalam Negeri;

b. bahwa dengan belum ditetapkannya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya, maka terhadap evaluasi sebagai mana dimaksud pada huruf a telah dilakukan pembahasan dengan Pimpinan Sementara bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020

c. bahwa hasil pembahasan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRA.

Mengingat: dan seterusnya

Memperhatikan: 

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5347 Tahun 2019 tentang evaluasi rancangan qanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun
2020 dan Rancangan peraturan  Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;

2. Rapat Pimpinan Sementara bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) tanggal 23 Oktober 2019

Memutuskan
Menetapkan :

KESATU: Menyetujui penyempurnaan Hasil Evaluasi Kementerian dalam negeri terhadap rancangan qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2020 dan rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.

KEDUA:  Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang ini dijadikan dasar penetapan qanun Aceh tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Matriks tindaklanjut dari Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap rancangan qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2020 dan rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020. menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 2 Oktober 2019

Ketua Sementara
Dahlan Jamaluddin

Wakil Ketua Sementara 
Dalimi

Komentar

Loading...