Unduh Aplikasi

Aminullah: Rentenir Dilarang Masuk ke Pasar Al-Mahirah

Aminullah: Rentenir Dilarang Masuk ke Pasar Al-Mahirah
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman. Foto: Ist

BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menegaskan larangan masuk bagi rentenir dalam bentuk apapun ke dalam kawasan Pasar Al-Mahirah, Lamdingin. “Rentenir apapun kedoknya dilarang masuk ke dalam pasar.”

Hal tersebut disampaikan Aminullah untuk mengantisipasi praktik rente yang pernah marak di sejumlah pasar di Banda Aceh beberapa tahun lalu. “Apalagi ini pasar baru, jadi harus kita antisipasi sedini mungkin,” katanya, Kamis 1 Juli 2021 di pendopo.

Mantan Dirut Bank Aceh ini mengungkapkan, selama menjabat sebagai wali kota, pihaknya telah berhasil menekan ketergantungan para pedagang terhadap rentenir secara signifikan. “Kalau 2107 ke bawah persentasenya mencapai 80 persen, 2020 tinggal dua persen saja,” ungkapnya.

Salah satu kiat suksesnya, yakni dengan mendirikan lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah (MMS). “Lewat MMS kita merangkul pedagang kecil agar tidak berhubungan lagi dengan rentenir atau. Kita berikan pembiayaan mulai dsri Rp 500 ribu. Syaratnya mudah, cepat, dan tentunya sesuai prinsip syariah,” ungkapnya lagi.

Ia pun mengimbau para pedagang Pasar Al-Mahirah untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi praktik rentenir. “Laporkan segera agar kita tindak tegas. Tidak ada tempat bagi rentenir, apapun kedoknya di Pasar Al-Mahirah dan pasar lainnya di Banda Aceh. Ayo kita lawan bersama! ”

Di samping ‘mencekik leher’ masyarakat khususnya pengusaha kecil dengan bunga pinjaman yang tinggi, praktik rentenir jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. “Visi rentenir ini adalah bagaimana membuat orang miskin dan sengsara sebanyak-banyaknya.”

“Oleh karena itu, bila pedagang membutuhkan modal usaha, silakan mendatangi MMS yang kantornya juga sudah kita buka di Pasar Al-Mahirah, atau lembaga keuangan syariah lainnya yang beroperasi di Banda Aceh,” katanya.

Mengenai MMS, ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah resmi milik Pemko Banda Aceh, dan menjadi pionir di Indonesia. “Selain mengakses modal usaha, masyarakat juga bisa menyimpan dana di sana. Insya Allah, pasti aman, amanah, dan berkah. Jadi tak ada alasan lagi untuk bersentuhan dengan yang namanya ‘lintah darat’,” ujar Aminullah,” ujarnya.

Komentar

Loading...