Unduh Aplikasi

TERKAIT LAPORAN WARGA KE POLDA

Aminullah Bertindak Atas Nama Pemko Banda Aceh, Bukan Pribadi

Aminullah Bertindak Atas Nama Pemko Banda Aceh, Bukan Pribadi
Kadis Perkim Banda Aceh, Rosdi. Foto: Ist

BANDA ACEH - Laporan warga Banda Aceh, Aris Maulana terhadap Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman ke Polda Aceh terkait kasus penertiban bangunan di bantaran Krueng Daroy dinilai kurang tepat.

Pasalnya, bangunan yang dibongkar tim penertiban Pemko Banda Aceh berada di atas lahan milik Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS S-I) yang telah diberi izin untuk pembangunan proyek pedestrian (riverwalk) program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Baca: Pemilik Tanah Laporkan Wali Kota Banda Aceh ke Polda

Pengacara Pemko Banda Aceh, Aulia Rahman menilai laporan pengaduan yang diajukan Aris ke Polda Aceh telah mengaitkan dua hal yang berbeda, yaitu antara pribadi seseorang dan jabatan wali kota. Sehingga tidak tepat dan jelas membuat perasaan hukum seseorang terlukai.

Aulia menyampaikan, penertiban tersebut dilaksanakan atas nama pemerintah kota berdasarkan hasil kajian teknis dari pihak terkait salah satunya dari BPN Banda Aceh yang menyatakan lahan tersebut merupakan tanah BWS.

"Sehingga segala keputusan dan kewenangan yang dikeluarkan adalah atas nama jabatan wali kota, bukan atas nama pribadi Aminullah Usman," kata Aulia Rahman kepada AJNN, Jumat (3/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Banda Aceh, Rosdi menuturkan, penataan jalur pedestrian (river walk) bantaran Krueng Daroy, mulai dari jembatan, jalan Seulawah hingga jembatan Seutui (belakang Hotel Rasamala) dengan dana APBN di bawah tangungjawab program Kotaku Banda Aceh oleh Kementerian PUPR.

Dimana, penyiapan lahannya dilakukan oleh Pemko Banda Aceh sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Dananya bersumber dari APBN 2019 senilai Rp 12,5 miliar dengan panjang penanganan 915 meter di sepanjang bantaran Krueng Daroy. Adapun lahan yang digunakan untuk proyek tersebut merupakan milik Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS S-I) dan milik masyarakat," ujar Rosdi.

"Untuk lahan milik masyarakat, Pemko sudah membebaskan dengan mekanisme ganti rugi, sedangkan untuk lahan milik BWS kita telah mendapat izin penggunaannya dari BWS," ucapnya.

Rosdi menjelaskan, setelah mendapatkan izin penggunaan lahan BWS, pihaknya kemudian menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banda Aceh untuk memetakan kembali sertifikat BWS S-I. Sekaligus untuk membuat tapal batas sesuai dengan sertifikat, mengingat banyak warga yang mendirikan bangunan di atas lahan negara tersebut.

Lalu, kata Rosdi, mengenai permasalahan persil tanah milik Aris Maulana yang terkena dampak proyek berada di bagian belakang bangunan rumah/hotel yang dibatasi bibir tanggul.

"Itu juga telah dipagari dan dibuat tangga langsung ke sungai oleh pemilik. Lalu bagian depan yang juga dibatasi oleh pagar pemilik," katanya.

Kemudian, hasil penentuan tapal batas/pematokan yang dilakukan BPN, bagian belakang bangunan rumah/hotel itu merupakan milik negara sesuai dengan sertifikat.

Untuk itu, Pemko Banda Aceh telah menyurati yang bersangkutan agar membongkar sendiri bangunan atau pagar yang berdiri di atas tanah negara tersebut dengan batas waktu selama tujuh hari.

Dikarenakan tidak ada respons pada surat pertama, lalu pemerintah kota melayangkan surat kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun juga tidak diindahkannya hingga akhirnya terpaksa dilakukan pembongkaran.

"Selain itu, pembuatan tangga di bagian tanggul sungai sudah menyalahi daerah sepadan sungai, yang dapat membahayakan pada saat banjir dikarenakan tanggul tidak dapat berfungsi dengan semestinya," sebut Rosdi.

Rosdi menerangkan, persoalan sengketa lahan dimaksud berdasarkan surat balasan Badan Pertanahan Banda Aceh kepada kuasa hukum Aris Maulana. Pada 2 Juni 2020, kuasa hukum yang bersangkutan mengajukan permohonan pengukuran ulang dan investigasi atas sertifikat hak milik (SHM) nomor 27 tahun 1974.

Berdasarkan permohonan tersebut, BPN Banda Aceh melakukan pencatatan pemotongan luas di surat ukur dan sertifikat hak atas tanah seluas 133 meter persegi.

Sehubungan dengan Program Kotaku di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum yang sekarang menjadi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, yang mencakup area belakang tanah milik Aris Maulana. BWS melalui Wali Kota Banda Aceh mengajukan permohonan pengembalian batas atas sertifikat hak pakai tersebut.

"Dari hasil pengukuran didapati bahwa sebagian tanah hak pakai nomor 35 seluas 112 meter persegi masuk ke dalam bagian SHM nomor 5 yang belum dilakukan pelepasan hak pemegang hak asal," terang Rosdi.

Pada intinya, tambah Rosdi, tanah yang dibeli oleh Aris Maulana berdasar akta jual beli nomor 20 tahun 2018 masih terdapat sebagian hak pakai atas nama BWS Sumatera I seluas 112 meter persegi hasil pengadaan tanah untuk pelebaran sungai yang belum dilakukan pelepasan oleh pemegang hak pertama.

"Bahwa 112 meter persegi tanah tersebut adalah aset negara, dan data peta pengembalian batas yang telah dilakukan adalah final dan sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 35 dengan nomor ukur 198 tahun 1992," pungkas Rosdi.

Untuk diketahui, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dilaporkan ke Polda Aceh oleh pemilik tanah atas pengrusakan dan penyerobotan lahan Hotel Darut Donya, desa Geuceu Kayee Jato, kecamatan Banda Raya, Banda Aceh.

Aduan tersebut telah dilaporkan pelapor Aris Maulana Siddiq bersama kuasa hukumnya Herni Hidayati ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Aceh dengan nomor LP/183/VII/YAN 2.5/2020, tanggal 1 Juli 2020.

Komentar

Loading...