Unduh Aplikasi

Ambulans Gampong Rasa Partai

Ambulans Gampong Rasa Partai
Ilustrasi: wonderopolis

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Abdul Rafur, mendapat tuduhan serius. Kader Partai Nasdem ini diduga menyalahgunakan kendaraan hibah untuk kepentingan pribadi. Sebuah ambulans milik gampong Peuniti, di Banda Aceh, ditempeli nama Abdul Rafur.

Padahal, di pintu bagian depan kendaraan itu, tertera logo Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun logo itu ditutup. Berganti dengan logo Partai Nasdem. Nomor telepon Abdul Rafur melintang di kedua sisi dan bagian belakang kendaraan itu.

Abdul Rafur sendiri membantah. Dia mengatakan ambulans yang ditempeli stiker itu dibeli dari koceknya sendiri. Saat ini, stiker yang menunjukkan nama dan nomor telepon Abdul Rafur di kendaraan itu bersih dari ambulans yang diklaimnya sebagai bagian dari aspirasi sebagai anggota dewan. Bukti-bukti berupa foto dan video kini tengah didalami oleh Panitia Pengawas Pemilihan Banda Aceh.

Kejadian ini sebenarnya tak perlu terjadi bila Pemerintah Kota Banda Aceh sejak awal mengawasi aset-aset daerah yang ada. Baik di tangan para aparatur daerah atau yang berada dalam pengelolaan pihak lain. Tidak hanya benda bergerak, hal ini termasuk juga bangunan dan aset lainnya.

Karena tak seorang pun berhak mengklaim barang negara sebagai barang pribadi. Barang-barang itu dibeli dengan uang negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara dan pemerintahan. Bukan untuk kepentingan partai politik atau oknum-oknum lain yang mencari kesempatan dan nama.

Pemerintah kota tak boleh menutup mata dan menganggap pelanggaran itu tak ada hanya karena pelakunya adalah orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Meski barang-barang itu telah dihibahkan. Apalagi penerima hibah, pemerintah gampong, juga merupakan bagian dari pemerintah kota. Mereka digaji untuk menjalankan pemerintahan di tingkat gampong. Jika dijumpai penyimpangan, besar kemungkinan, aparat di gampong juga terlibat.

Membiarkan hal seperti ini terjadi sama dengan memberikan kesempatan kepada warga kota lain untuk mencontoh. Padahal tindakan ini sangat tidak terpuji. Anggota dewan juga harusnya tidak salah kaprah dalam memahami arti dana aspirasi. Meski itu “hak” mereka, tapi bukan berarti mereka bebas memanfaatkannya sesuai kepentingan diri sendiri.

Komentar

Loading...