Unduh Aplikasi

Alumni UI Sesalkan Pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat

Alumni UI Sesalkan Pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) melantik Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Foto: Viva

JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyesalkan pelantikan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat karena berpotensi bertentangan dengan UU Kepolisian Negara, Undang-undang Pilkada, dan Undang-undang ASN.

Alasannya, meski tidak lagi menjabat pada posisi struktural di Polri, Komjen Iriawan tetap seorang jenderal polisi aktif. Sementara menurut UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (3), anggota kepolisian dibolehkan menduduki jabatan di luar kepolisian namun setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Dalam diskusi Policy Center yang dilaksanakan pada Selasa (19/6), Ketua ILUNI UI, Tomy Suryatama menyatakan bahwa saat ini masih ada silang pendapat diantara para ahli hukum dan juga legislatif mengenai status Komjen Iwan sebagai Jenderal Polisi aktif dan jabatannya saat ini di Lemhanas apakah memenuhi semua ketentuan sebagai pimpinan madya yang dapat diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur seperti diamanatkan oleh UU Pilkada Pasal 201 dan UU ASN Pasal 19.

Kesalahan dan pelanggaran UU yang mungkin pernah terjadi dimasa lalu seperti penunjukkan Plt Gubernur Jawa Timur dan Sulawesi Selatan di tahun 2008, kemudian penunjukkan Plt Gubernur Sulawesi Bara dan Aceh di tahun 2016 tidak boleh dijadikan referensi dan pembenaran untuk melakukan kesalahan kembali dan melakukan pelanggaran terhadap UU yang masih berlaku.

"Pelanggaran terhadap UU yang terjadi di masa lalu tidak boleh dijadikan sebagai alasan pembenar untuk mengulang kesalahan yang sama," tegas Tomy dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, Junaedi salah seorang anggota Policy Center ILUNI UI yang juga dosen FHUI menghimbau agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang berpotensi mengubah jalur rule of laws menjadi rule by laws.

"Hal ini dikhawatirkan dapat mengarah kepada negara kekuasaan belaka (machstaat) dan tidak lagi negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat)," ungkap Junaedi.

ILUNI UI mengharapkan pemerintah menciptakan suasana yang kondusif, meningkatkan tingkat kepercayaan kepada institusi penegak hukum serta pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat.

Komentar

Loading...