Unduh Aplikasi

Alokasi Dana Desa Abdya Tahun 2019 Naik Sembilan Persen

Alokasi Dana Desa Abdya Tahun 2019 Naik Sembilan Persen
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT DAYA - Nominal alokasi dana desa (DD) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada tahun 2019 naik sembilan persen. Tahun ini, Abdya mendapat total alokasi DD sebesar Rp 166,3 miliar, naik sebanyak Rp 13,5 miliar dari tahun lalu yang berkisar Rp 152,8 miliar. Alokasi DD tersebut diperuntukkan kepada 152 desa di Abdya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Yusan Sulaidi merinci Alokasi DD Abdya tersebut terdiri dari DD sebesar Rp 117,9 miliar, anggaran dana gampong (ADG) sebesar Rp 47,5 miliar, dan dana bagi hasil pajak dan restribusi kabupaten (BHPRK) sebesar Rp 840 juta lebih.

”Tahun ini alokasi dana desa untuk Abdya sebesar Rp 166 miliar lebih,” kata Yusan kepada AJNN, Selasa (22/1).

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa secara umum alokasi anggaran untuk desa mengalami peningkatan. Hal itu merupakan program dan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga proses pembangunan di desa bisa dilakukan secara optimal.

Tahun 2018 lalu, alokasi secara umum dana tersebut berjumlah Rp 152,8 miliar dengan rincian DD Rp 105 miliar lebih, ADG Rp 46,5 miliar lebih dan dana BHPRK sebesar Rp 984 juta.

”Penambahan itu merupakan alokasi dari pemerintah pusat. Anggaran yang besar itu seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak desa dalam proses pembangunan melalui program yang telah disepakati,” jelasnya.

Diperkirakan, keseluruhan anggaran itu akan dikirim oleh pemerintah pusat ke rekening daerah pada akhir Maret mendatang. Sedangkan untuk pencairan anggaran tahap I, diperkirakan normalnya pada April mendatang. Sebab, sebelum dana tersebut dicairkan, pemerintah daerah terlebih dahulu harus membuat qanun tentang peraturan bupati terkait aturan dan pedoman penggunaan dari dana dimaksud.

Menurut Yusan, tahapan pencairan dana desa ini masih serupa dengan tahun yang lalu. Untuk tahap I sebesar 20 persen, dimana pihak desa tidak perlu menyiapkan laporan pertanggung jawaban (LPJ), namun setelah qanun itu terbit, anggaran sudah bisa dicairkan.

Kemudian pencaiaran dana tahap II sebesar 40 persen, syaratnya yaitu pihak desa harus menyiapkan LPJ tahun 2018 tahap III dan LPJ tahap I tahun 2019, sedangkan untuk pencairan tahap III sebesar 40 persen cukup dengan menyiapkan LPJ tahap II sebagai syarat pencairan.

Ia mengingatkan kepada seluruh keuchik termasuk perangkatnya agar memaksimalkan penggunaan dana desa sesuai dengan tahapan yang telah ada, serta berpedoman pada peraturan bupati yang telah ditetapkan. Sebab dalam peraturan itu, semua aturan dan teknis yang mengatur tentang pelaksanaan dan penggunaan dana desa jelas dirincikan.

Berkaca dari pengalaman tahun 2018 lalu, penggunaan dana desa di Abdya ada yang bermasalah hingga berujung pada pengadilan. Hal itu, diakibatkan kelalaian dari pihak desa yang tidak mau mengikuti aturan yang ada, sehingga menyebabkan kerugian negara.

Selain itu, juga ada desa yang tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut hingga berujung pada defisit anggaran desa yang mencapai ratusan juta rupiah.

”Kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bagi setiap desa, agar penggunaan anggaran desa tepat guna serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami harapkan, penggunaan dana desa tahun ini tidak bertentangan dengan hukum dan tepat guna“ tutupnya.

Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...