Unduh Aplikasi

Bisma Yadhi Putra

Alienasi Politis Intelektual (bagian ke-2)

INTELEKTUAL dapat menjadi gembala. Terjadi pembatasan bertindak. Karena berpikir, menganalisis, dan mengajukan rekomendasi adalah hal utama dalam “bertindak”-nya, maka hal tersebut secara otomatis mengalami pembatasan. Batasan analisis bukan lagi untuk keperluan metodologis. Sifatnya menjadi politis. Dengan mencegah eksistensi intelektual sesuai kodratnya, rezim tidak perlu melenyapkannya dari dunia, cukup mengarahkannya untuk bereksistensi dalam bentuk yang lain: memiliki tugas, eksis, tetapi tidak lagi sesuai fungsi bawaan intelektual atau sebagaimana mestinya.

Saya mengamati sejumlah intelektual di Aceh yang mengubah pandangannya tentang perdamaian dan pelaku kekerasan. Awalnya mereka berpikir tentang perdamaian. Penentang perdamaian ditentang mati-matian atas nama kemanusiaan dan kebebasan. Ketika perdamaian bisa dicapai, lantas beramai-ramai mereka meleburkan diri ke kelompok pelaku kekerasan yang di kemudian hari bertransformasi menjadi organisasi yang sah menurut hukum negara. Letak masalahnya adalah kelompok tersebut, meski dijamin haknya untuk berdiri dalam situasi damai, tetap saja melakukan kekerasan temporal. Sisa kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang tergabung dalam Partai Aceh adalah satu kelompok sipil kuat di era pascakonflik Aceh. Tanpa sungkan mereka melakukan kekerasan terhadap pesaingnya. Barangsiapa yang jadi penghambat mereka dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan akan diberikan tekanan fisis-psikis.

Di “markas” kelompok perenggut kebebasan dan hak untuk menikmati perdamaian itu, bercokol para intelektual yang sebelumnya berpandangan tindakan-tindakan koersif wajib ditentang. Kini aktualisasi kekerasan oleh kelompok yang mereka dukung justru dianggap wajar saja dengan alasan sebagai konsekuensi dari lanjutan perjuangan menuntut hak-hak daerah yang belum dipenuhi negara. Secara kasar kelompok-kelompok lain didakwa tidak berdiri untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Saat kelompok yang didukung bisa bersumbar sesukanya, para intelektual itu tidak menyerukan keberatannya. Hanya sikap lembek dengan bahasa-bahasa normatif-absurd yang dimunculkan. Mereka menikmati demokrasi di era perdamaian yang membuka kebebasan bagi para intelektual untuk berfusi dengan kekuasaan. Berarti demokrasi pun membuka peluang terjadinya alienasi. Namun mereka akan berdalih itu bukan fusi melainkan sinergi. Memang benar bahwa dalam proses pembangunan semua pihak harus bersinergi untuk mencapai target, tetapi fusi intelektual-kekuasaan, yang mengalienasi salah satu kelas dari kearifannya, justru dapat mengarah kepada pembenaran terhadap kelakuan-kelakuan menyimpang kekuasaan. Perubahan politik turut pula memengaruhi perubahan perilaku intelektual yang ketika dalam rezim otoritarian terisolasi eksistensinya. Tatkala demokrasi memutuskan isolasi tersebut, nafsu berfusi terpenuhi. Kesempatan tersebut dapat berbelok arah menjadi pertautan antara yang berkuasa dan yang berpengetahuan. Sebab demokrasi bisa mengarah pada terbentuknya kekuasaan antidemokrasi, baik itu berpusat di kekuasaan eksekutif ataupun parlemen bahkan bisa jadi pada keduanya, maka intelektual yang menjadi bagian strukturnya akan mengalami alienasi pula. Demokrasi mengalienasi intelektual penyokong rezim.

Kadar alienasi dan konsekuensinya

Kita kemudian dapat mengonsepsikan pola-pola alienasi. Pada kadar yang parah, pemikir diarahkan mengikuti ide atau cara berpikir alienator dan meninggalkan ide diri yang pernah dibentuk. Di sini ia berposisi sebagai pemikir yang menjalankan pemikiran pihak lain, dan sebenarnya ia tak lagi layak menyandang predikat tersebut. Alienasi ini bersifat total karena ia bukan lagi bertugas menghasilkan ide melainkan penerima dan pendukung ide yang bukan darinya sendiri. Dia “dimatikan” untuk hidup sebagai suporter kekuasaan. Dia kemudian hanya menjadi alat pengeksekusi ide-ide yang dicetus rezim. Peluang menghasilkan pemikiran sama sekali ditutup. Predikat intelektualnya luntur tak tersisa.

Ada pula alienasi tidak total. Intelektual tidak diarahkan ikut ide alienator tetapi untuk memproduksi ide-ide yang dibutuhkan dan menguntungkannya. Terjadi pengerahan berpikir. Dia berpikir sesuai pesanan, dijadikan alat penghasil ide-ide. Inilah bentuk alienasi yang sering terjadi dan sudah saya bahas di atas. Meski berbeda kadarnya, baik yang teralienasi secara total maupun tidak, akan tetap terasing dari hal-hal yang saya sebut di atas: teralienasi dari ide-ide lamanya, kodrat intelektual, kemerdekaan berpikir individu, aktivitas hidupnya, dan ide-ide barunya.

Masalah alienasi ini tidak hanya berpengaruh buruk pada diri pemikir. Sebab ia salah satu sumber energi sosial—yang mampu membentuk opini, optimisme, dan pembangkit kesadaran kolektif—maka dampak dari alienasi juga akan dialami masyarakat. Tatanan politik busuk akan terawat karena para pemikir tidak lagi berposisi sebagai penentangnya. Rezim semakin kuat karena penggugah kesadaran publik telah dilumpuhkan.

Intelektual memiliki fungsi sosial: memberi sumbangsih gagasan. Dan sumbangsih itu sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni masing-masing. Dalam hal ini, mereka bertugas menyampaikan taklimat kepada masyarakat. Para saintis biasa akan bertanya pada diri dan komunitasnya: sumbangsih apa yang dapat diberikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan perbaikan sosial? Apa yang mereka lakukan akan ikut membantu membentuk masyarakat. Mereka adalah tempat rakyat bertanya, meminta pandangan atau resep untuk mengobati penyakit sosial, serta dukungan dalam setiap tindakan menentang kebijakan buruk negara. Intelektual adalah “orangtua” masyarakat. Ketika mereka teralienasi dari kodratnya, maka masyarakat menjadi yatim piatu.

Bertambah malang apabila intelektual kemudian memusuhi tuannya tetapi bukan untuk kembali ke dalam pangkuan masyarakat, melainkan berpindah-pindah dari satu alienator satu ke alienator yang lain. Karena dibangun dan dirawat dengan uang sebagai faktor utama, hubungan antara tuan dan pelayan itu bersifat rapuh. Perkawinan karena uang tidak punya ikatan kuat. Saat penerima kenikmatan uang dalam hubungan tersebut merasa ada yang lebih memuaskannya, tuan lama akan ditinggalkan. Namun meski berganti-ganti tuan, konsekuensi yang ia dan masyarakat terima tetaplah sama. Nilai inteligensianya tetap merosot, bahkan lebih merosot. Semakin posisi alienasi itu dinikmati, semakin ia menjadi nista. Semakin cerdas atau berkualitas pembelaannya pada penguasa serta para mafia atau bandit yang berdiri di belakangnya, semakin merosot nilainya sebagai intelektual dalam pandangan masyarakat.

Dengan argumentasi tersebut kita bisa membuat perbedaan makna “intelektual” dan “ilmuwan”. Penting dimengerti bahwa “seseorang menjadi ilmuwan karena dia diterima dan diakui dalam suatu komunitas dari rekan-rekan yang bekerja dalam bidang ilmu yang sama”. Pengakuan statusnya tidak bersumber dari masyarakat atau khalayak ramai. Legitimasinya adalah legitimacy by peers, bukan legitimacy by the people. Jadi meskipun rekan-rekan dalam komunitas ilmuwan berjumlah sedikit, seseorang tetap akan mendapat predikat ilmuwan kalau anggota-anggota komunitas tersebut mendukung dan mengakui keabsahan pemikiran, ide, atau temuannya (Ignas Kleden, 2014). Namun apakah seseorang berstatus intelektual atau bukan tidak ditentukan dari keabsahan temuan ilmiah dan pengakuan komunitas kecil-signifikan terhadapnya, melainkan aksi sosial yang dilakukan seseorang tersebut. Sejauh tetap berada dalam “kelas perlawanan”, seseorang adalah intelektual.

Ketika saya menanyakan apakah keduanya hanya term yang bersinonim atau dua kategori yang saling berbeda, Rizki Affiat memberi jawaban cemerlang: “Intelektual menurutku juga merujuk ke kata sifat, yang definisinya tidak terbatas pada ilmuwan, yang bermakna orang yang memiliki ilmu mendalam pada satu/beberapa cabang pengetahuan … Intelektual juga merujuk pada status dan kecakapan wawasan dan perilaku yang dianggap berpendidikan tanpa harus didomplengi oleh syarat-syarat akademik…”. Berbeda dengan ilmuwan dan rekan-rekan seprofesinya, intelektual bukanlah satu profesi sebagaimana ditegaskan Teuku Kemal Fasya. Menurutnya para akademisi belum tentu intelektual. Maka siapa saja yang menjalankan “perilaku yang dianggap berpendidikan” adalah intelektual. Dan mereka yang berafiliasi ke dalam rezim yang teralienasi dari rakyat tidak menyandang “gelar” tersebut. Sebab mendukung koersi diharamkan ada pada watak orang berpendidikan. Jadi fusi kekuasaan-intelektual akan meluruhkan status intelektual dari diri seseorang. Jika ia ilmuwan yang sebelumnya menjalankan fungsi intelektual, setelah berfusi hanya predikat yang pertama melekat padanya. Politik menyobek jubah intelektual dan menyisakan gaun ilmuwan.

Yang memutuskan terbangun dan hilangnya legitimasi intelektual, sama dalam kasus legitimasi ilmuwan, memang bukan orang banyak. Intelektual sendirilah yang meruntuhkan legitimasinya. Semua tergantung dari apa yang dilakukannya, apakah konsisten atau tidak. Dan masyarakat bisa berpartisipasi untuk memutuskan apakah seseorang masih intelektual atau tidak, berbeda dalam kasus legitimasi pada para ilmuwan. Saat masyarakat memandang seseorang yang selama ini membantu mereka telah mengubah tugasnya menjadi pendukung kekuasaan, mereka bisa memvonis hilangnya intelektualitas orang tersebut. Lagian, tanpa dakwaan masyarakat pun, tanpa ada yang mengungkapkannya, status tersebut telah tiada meski seseorang masih merasa dirinya intelektual.

Selalu ada pilihan. Jika aku menolak dialienasi rezim, maka aku akan tetap bersama ide-ideku. Sebaliknya, mengikuti rezim akan membuatku teralienasi. Namun uang punya daya menggoda yang abadi. Dia mampu menjungkirbalikkan kenyataan, mengubah intelektual yang kodratnya sebagai pengawas rezim menjadi alat rezim untuk mengawasi masyarakat agar ditemukan cara melumpuhkannya. Tujuan kekuasaan melumpuhkan kelas intelektual adalah untuk melumpuhkan kesadaran kritis massa.

Beruntungnya, masyarakat adalah tempat utama intelektual di reproduksi. Kalau dalam satu kota ada seratus intelektual “meninggalkan” masyarakat untuk mendukung rezim, maka akan lahir intelektual-intelektual baru yang akan menggantikan para pendahulunya yang telah berubah sikap. Masyarakat adalah pabrik pencetak pejuang. Meski pada saat bersamaan di dalamnya juga akan lahir sampah bagi dirinya, misalnya para intelektual yang rela teralienasi dari predikat-predikat arifnya.


“Penulis adalah Alumnus Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe.

Komentar

Loading...