Ali Fikri: Struktur Baru KPK Tetap Efisien

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan  penataan ulang organisasi. Melalui Peraturan Komisi (Perkom) No 7 Tahun 2020, KPK menambah 7 posisi jabatan baru. Jabatan baru tersebut terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon 1 dan 5 pejabat setara eselon 3 serta 1 pejabat non-struktural yaitu staf khusus.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers kepada AJNN, Minggu (22/11/2020) menyebutkan kalau penambahan sejumlah posisi baru tersebut dilakukan setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan. 

Baca juga: Terbitkan Perkom Ortaka, Ini Struktur Baru KPK

"KPK memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme," ujar Ali Fikri.

Selain itu menurut Ali, penataan ulang organisasi perlu mereka lakukan untuk merespon amanat UU dan sebagai ikhtiar pihaknya untuk terus memperbaiki kinerja ke KPK di masa yang akan datang.

Ada 24 nama jabatan baru di KPK sesuai Perkom No. 7/2020. Jabatan tersebut yaitu:
1. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat 
2. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi 
3. Direktorat Jejaring Pendidikan 
4. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi 
5. Direktorat Inisiasi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat 
6. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Akreditasi
7. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 - 5 (5 jabatan)
8. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi 
9. Inspektorat 
10. Direktorat Manajemen Informasi 
11. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi 
12. Bidang Perencanaan Strategis
13. Bidang Organisasi dan Tatalaksana
14. Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko
15. Bagian Pemberitaan
16. Bagian Diseminasi dan Publikasi 
17. Sekretariat Inspektorat
18. Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi 
19. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat 
20. Staf khusus 

Sedangkan 16 nama jabatan lama yang dihapus adalah:
1. Penasihat
2. Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat/PIPM
3. Koordinator Wilayah (ada 9 jabatan korwil yaitu korwil 1 s.d 9)
4. Direktorat Pengawas Internal
5. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat 
6. Bagian Renstra Ortala
7. Bagian Pemberitaan dan Publikasi
8. Sekretariat PIPM

Sedangkan di tingkat eselon 1 terdapat penambahan 2 nama jabatan, namun ada penghapusan 1 jabatan lama yakni deputi PIPM. Di tingkat eselon 2 terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama. 

Sedangkan di tingkat eselon 3 terdapat penambahan 8 nama jabatan baru dan penghapusan 3 jabatan lama. 

Penambahan 2 nama jabatan baru pada eselon 1 yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan dan Peran serta masyarakat adalah dalam rangka merespon amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan e UU KPK.

"Sedangkan, terkait staf khusus perlu kami tegaskan kembali bahwa yang dimaksud adalah bukan staf ahli. Sehingga, rumpun jabatan tersebut termasuk dalam kategori non-struktural," ujar Ali Fikri.

Perkom tersebut juga menetapkan paling banyak 5 orang staf khusus dengan fungsi menggantikan jabatan Penasihat KPK yang menetapkan maksimal berjumlah 4 orang dan telah dihapus dalam UU No 19/2020.