Unduh Aplikasi

Alexander Marwata Akui Kewenangan Pimpinan KPK Belum Jelas

Alexander Marwata Akui Kewenangan Pimpinan KPK Belum Jelas
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata akui aturan pimpinan KPK usai UU KPK baru belum jelas. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui kewenangan pimpinan usai UU KPK yang baru disahkan belum jelas. Dalam Pasal 21 ayat (4) UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 sebelumnya menjelaskan bahwa pimpinan KPK berwenang sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut.

Sementara dalam UU KPK yang baru menyebut KPK terdiri atas dewan pengawas (Dewas), lima pimpinan KPK, dan pegawai KPK. Aturan tentang pimpinan KPK ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Alexander mengatakan pihaknya akan meminta masukan dari sejumlah ahli hukum tata negara terkait penafsiran beleid tersebut.

"Apakah nanti pimpinan akan tanda tangan surat perintah penyidikan atau surat surat-surat lainnya, kita akan minta kajian ahli hukum tata negara konsekuensinya seperti apa karena belum jelas juga," ujar Alexander melalui wawancara khusus seperti dikutip dari Antara, Jumat (18/10).

Namun dari hasil diskusi dengan ahli hukum tata negara Indriyanto Seno Adji, Alexander menuturkan, pimpinan masih berwenang karena penyidik dan penuntut umum melaksanakan tugas atas kepentingan KPK.

Ketentuan dalam UU yang baru itu disebut tidak akan mengurangi hak dan kewenangan pimpinan. Sebab, pimpinan harus mengetahui apa yang dilakukan pihak di bawahnya.

"Menurut Prof Indriyanto masih bisa, tidak mengurangi hak dan kewenangan pimpinan, nanti kalau pimpinan tidak melakukan apa-apa yang mengawasi dan manajemen siapa dong? Kan pimpinan sebagai manajer harus tahu apa yang dilakukan di bawah," katanya.

Alexander menegaskan, tidak ada tugas dan kewenangan KPK yang hilang dalam UU KPK baru. Menurutnya, justru terdapat sejumlah kewenangan yang ditambah. Dalam Pasal 6 huruf e juga masih menyebutkan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

"Tugas kewenangan KPK tidak ada yang hilang, malah ada beberapa hal ditambah meski sebelumnya sudah berjalan. Misal KPK tidak atur berwenang melakukan eksekusi tapi itu juga sudah dilakukan KPK. Tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan masih ada di situ," terangnya.

Komentar

Loading...