Unduh Aplikasi

Alasan Polisi Terapkan Qanun dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap 15 Santri

Alasan Polisi Terapkan Qanun dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap 15 Santri
Polisi memperlihatkan tersangka pelecehan seksual saat Konferensi pers di Mapolres Lhokseumawe, Kamis (11/7). Foto: AJNN.Net/Sarina

LHOKSEUMAWE – Perkembangan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum pimpinan dayah dan guru ngaji terus dikembangkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe. Dalam hal ini bertambah satu korban lagi yang melaporkan dari sebelumnya lima orang korban.

“Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, jumlah korban yang terdeteksi 15 orang, kemarin sudah melaporkan lima orang, dan kini bertambah satu orang lagi,” kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim Indra T Herlambang, Rabu (17/7).

Sambungnya lagi, pihaknya kesulitan untuk memintai keterangan dari korban tambahan yang melapor tersebut karena kondisi mentalnya hingga saat ini tak kunjung stabil.

“Selain itu kita juga ingin membahas terkait penetapan pasal, jadi kasus ini sudah kita lakukan penyelidikan sejak sepekan lalu, dan kita sudah terbitkan laporan polisi dan surat perintah penyelidikan,” jelasnya.

Tambah Kasat, jadi pada Senin lalu, pihaknya dan Jaksa Penuntut Umum mengaku juga timbul kekhawatiran terkait penerapan pasal terhadap tersangka, apakah itu undang-undang perlindungan anak ataupun qanun. Namun saat itu penyidik dan JPU berpendapat kalau kasus seperti ini bukanlah hal pertama kali terjadi di Lhokseumawe.

“Kasus sebelum ini dikenakan qanun, ketika nanti kita gunakan UU Perlindungan Anak, maka akan terjadi ketidakpastian hukum, kenapa sebelumnya qanun dan sekarang undang-undang perlindungan anak, kan ada pertanyaan apakah ada kekhususan di kasus ini,” ungkapnya.

Namun saat itu pihaknya harus mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP), sehingga akhirnya karena pihaknya belum menemukan jalan keluar dengan penerapan pasal tersebut maka dalam SPDP itu disebutkan pasal yang diterakan kepada tersangka adalah pasal qanun.

“Kemudian saat kasus ini berjalan kita mendapat desakan dari masyarakat agar kita menjerat tersangka dengan UU Perlindungan Anak, sehingga jalan keluarnya kami sudah koordinasikan dengan Jaksa. Dan Kasi Pidum pun akan mengkaji ulang dan evaluasi dengan penerapan pasal ini, jadi kemungkinan pergantian pasal akan dilakukan pada tahap satu nanti," katanya.

Untuk menyelesaikan kasus ini penyidik mengambil jalan tengah yaitu melakukan pemeriksaan terkait dengan pemenuhan unsur dengan kedua pasal tersebut baik qanun maupun perlindungan anak.

“Jadi ketika nanti Jaksa memutuskan pada tahap satu bahwa yang digunakan adalah UU Perlindungan Anak, maka kita akan menggelar perkara lagi dan ekspos kembali pasal pidana yang diterapkan dengan tahap satu dari Kejaksaan Negeri,” pungkasnya.

Komentar

Loading...