Unduh Aplikasi

Alasan Mifa Belum Reklamasi Lubang Tambang Temuan Tim Pansus

Alasan Mifa Belum Reklamasi Lubang Tambang Temuan Tim Pansus
Ketua DPRK, Ramli SE, saat melihat lubang bekas tambang batubara milik PT Mifa Bersaudara. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Kepala Teknik Tambang PT Mifa Bersaudara Adi Risfandi menjelaskan lubang bekas tambang yang belum direklamasi seperti temuan Ketua DPRK, Ramli SE, merupakan area penambangan pada saat uji coba produksi ditahun 2012.

Sebelumnya, sebuah lubang menganga dengan luas sekitar 10 hektare dengan kedalaman puluhan meter bekas tambang batu bara milik PT Mifa Bersaudara belum direklamasi. Kini lubang tersebut bak danau mati. Lubang tersebut berada dipinggiran hutan kawasan tambang PIT A milik perusahaan tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli SE serta dua anggota dewan lainnya yakni Ilyas Yusuf dan Nasri berang. Tiga anggota legeslatif tersebut sengaja mengunjungi lubang tersebut dalam kegiatan pansus (panitia khusus) guna memastikan pengaduan dari masyarakat selama ini, Sabtu (22/12).

Adi menjelaskan lokasi bukaan pilot mining tersebut belum final. Pasalnya PT Mifa Bersaudra akan mengambil kembali batubara di area tersebut dan perencanaan reklamasi selanjutnya telah disusun sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik serta telah dilaporkan kepada pihak ESDM setiap tahunnya pada rapat penyusunan RKAB, RKL, dan RKTTL.

"Lokasi itu merupakan bagian dari konservasi yang dapat digali kembali batubaranya dan masih berada di dalam wilayah IUP Mifa," ungkap Adi Risfandi.

Baca: Dewan Temukan Lubang Bekas Tambang Milik PT Mifa Belum Direklamasi

Selain itu, Adi mengungkapkan pihaknya sangat menyambut baik kedatangan tim pansus ke perusahaan, namun pihaknya juga berharap agar tim pansus turut melibatkan pihak eksekutif, seperti Dinas ESDM dan DLHK, yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasan secara teknis terkait sistem tata kelola pertambangan.

"Kami selaku pengelola usaha pertambangan, juga memiliki aturan yang harus diikuti sehingga tidak dapat sembarangan mengizinkan masyarakat umum maupun pihak lain dapat memasuki wilayah IUP secara bebas karena bisa terjadi resiko besar seperti kecelakaan karena banyaknya alat berat produksi," jelasnya.

Ia menjelaskan setiap yang memasuki area pertambangan itu menjadi tanggung jawab KTT sesuai dengan Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018. Dalam menjalankan operasional pertambangan, pihaknya selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan dan regulasi pemerintah baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

"Sebelum kegiatan pertambangan dimulai, kami telah mengalokasikan dana senilai Rp 4 miliar yang ditempatkan di bank pemerintah sebagai jaminan reklamasi, dan dana Jaminan Pasca Tambang sejumlah Rp 685 Juta terhitung dari tahun 2015-2018, sebagai bentuk komitmen perusahaan sejak awal berproduksi untuk terus menunjukkan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan, baik sebelum maupun pasca kegiatan penambangan," katanya.

Komentar

Loading...