Unduh Aplikasi

Alasan DPRA Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Aceh

Alasan DPRA Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Aceh
Inisiator penggunaan hak interpelasi DPRA, Irpannusir saat membacakan isi dokumen interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh dalam sidang paripurna, Kamis malam, 10 September 2020. Foto: AJNN/Rahmat Fajri.

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Kamis malam (10/9), melalui sidang paripurna. Dari 81 anggota DPRA, sebanyak 59 orang dari enam fraksi yakni Partai Aceh, Gerindra, PNA, PKS, PAN dan Golkar. Artinya sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut alasan DPRA menggunakan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh sesuai dengan dokumen yang dibacakan salah seorang inisiator, Irpannusir.

Pertama, terkait dana refocusing APBA 2020 sebesar Rp 1,7 triliun sampai Rp 2,3 triliun terkait penanganan pandemi Covid-19 tidak disampaikan rincian kegiatan dan besaran anggaran kepada DPR Aceh.

Kemudian, kebijakan Plt Gubernur Aceh tentang pemasangan stiker konsumsi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil sesuai Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 tahun 2020 tentang Stiker BBM bersubsidi telah membebani dan
meresahkan masyarakat.

"Kebijakan gebrak masker dilaksanakan juga tanpa sepengetahuan DPR Aceh," kata Irpannusir.

Selanjutnya, Plt Gubernur Aceh tidak menghadiri sidang paripurna DPRA untuk penyampaian rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019. Proyek multiyears tidak berdasarkan persetujuan atau rekomendasi Komisi IV, bahkan telah dibatalkan melalui rapat paripurna DPRA.

"Meskipun telah dibatalkan melalui Surat Keputusan DPRA Nomor 12/DPRA/2020 tertanggal 22 Juli 2020, namun Pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelelangan proyek multiyears tersebut," ujarnya.

Selain itu, lanjut Irpannusir, masalah lain yang dipersoalkan terkait pengangkatan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (ULP), Sayid Azhary oleh Plt Gubernur Aceh, itu bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebagaimana Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Plt melaksanakan tugasnya untuk paling lama tiga bulan, dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan.

Baca: Gelar Paripurna, DPRA Sepakat Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Aceh

"Pengangkatan Plt di Pemerintah Aceh mengabaikan durasi waktu melaksanakan tugas dan perpanjangan tersebut," ucapnya.

Pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt Ketua Majelis Adat Aceh (MAA oleh Plt Gubernur Aceh dinilai melanggar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang MAA sebagaimana Putusan PTUN Nomor 16/G/2019/PTUN tanggal 24 Agustus 2019, Jo putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Plt Gubernur Aceh tidak mengajukan rancangan KUA dan PPAS untuk APBA Perubahan 2020, padahal semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 316 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal lain, lanjut Irpannusir, Plt Gubernur Aceh tidak patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghambat proses pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 yang seharusnya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Pembahasan di Komisi III DPR Aceh tidak pernah dihadiri oeh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 tidak pernah dihadiri oleh TAPA," sebut politikus PAN itu.

Irpannusir menuturkan, penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh menjadi tanggungjawab eksekutif dan legislatif. Namun pada kenyataannya agenda strategis yang dijalankan oleh DPRA diabaikan oleh eksekutif, dan tidak menghadiri rapat-rapat paripurna.

"Berkenaan hal tersebut di atas, Plt Gubernur Aceh patut diduga telah melanggar hukum dan sumpah jabatannya, terutama kewajiban menjalankan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya," tutur Irpannusir.

Komentar

Loading...