Unduh Aplikasi

Aktivis Gayo Merdeka Sebut Wali Nanggroe Tidak Paham Hakikat Berdemokrasi

Aktivis Gayo Merdeka Sebut Wali Nanggroe Tidak Paham Hakikat Berdemokrasi
Aktivis Gayo Merdeka, Muhammadiyah. Foto: IST.

BENER MERIAH - Pernyataan Wali Nanggroe (WN) Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar yang mengatakan bahwa Provinsi Aceh tidak boleh terpecah atau dimekarkan mendapat kecaman dari salah seorang aktivis Gayo Merdeka, Muhammaddinsyah.

Muhammaddinsyah menyebut pernyataan Wali Nanggroe, Malik Mahmud telah mencederai hakikat berdemokrasi. Selain itu dia menduga bahwa Malik Mahmud tidak paham bahwa Provinsi Aceh berada dalam negara Indonesia.

"Indonesia melalui peraturan perundang-undangan mengijinkan rakyatnya untuk mengusulkan pembentukan provinsi baru asal memenuhi syarat ketentuan," ujar Muhammaddinsyah kepada AJNN, Senin

Muhammaddinsyah juga mengatakan bahwa yang mengkerdilkan Provinsi Aceh bukanlah gagasan pembentukan provinsi baru tapi rasisme dan memprioritaskan salah satu suku dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Salah satunya adalah penetapan Himne Aceh yang hanya menggunakan bahasa dari suku tertentu dan tidak mencerminkan persatuan dan keberagaman seperti yang wali Nanggroe ceritakan," ujar Muhammaddinsyah.

Baca: Malik Mahmud: Pemekaran Provinsi Aceh Adalah Tindakan Bodoh

Muhammaddinsyah kemudian menjelaskan bahwa gagasan Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) merupakan hasil dari gagasan-gagasan pembentukan provinsi baru di Aceh yang bukan hanya dipicu oleh ketimpangan pembangunan, rasisme dan ketidakadilan. Tapi dipicu harapan untuk tumbuh.

Sehingga menurut Muhammadiyah, tidak pantas seseorang yang merupakan reprensentative dari lembaga adat di provinsi Aceh, yang semenjak di bentuk sampai saat ini belum jelas apa fungsinya untuk rakyat Aceh, mengkerdilkan gagasan-gagasan pembentukan provinsi baru.

"Pembentukan provinsi baru adalah harapan untuk tumbuh," ujar Muhammaddinsyah.

Berbanding terbalik dengan pernyataan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Khaytar dalam acara pelantikan DPW PA Aceh Tengah tersebut, Muhammaddinsyah justru menyebut bahwa saat ini kekayaan alam di wilayah tengah Aceh banyak direbut oleh asing. Sedangkan Pemerintah Provinsi dan juga Wali Nanggroe tidak berkutik. 

"Justru saat ini harta kita yang berupa kekayaan sumber daya alam telah di kuasai oleh pihak lain. Emas sudah di rebut oleh PT EMM, PT LMR dan PT lainnya. Hutan tertebang, bahkan untuk getah saja juga dikuasai asing. Toh apakah pak Wali Nanggroe diam saja," tutup Muhammaddinsyah.

Sebelumnya didalam acara pelantikan DPW PA Aceh Tengah, Wali Nanggroe (WN) Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar mengatakan bahwa Provinsi Aceh tidak boleh terpecah atau dimekarkan. 

Malik Mahmud juga secara tegas mengatakan apabila ada orang-orang yang ingin memekarkan provinsi Aceh, hal tersebut merupakan tindakan memecah belah yang bodoh sekali.

Pernyataan itu disampaikan Malik Mahmud, saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Aceh Tengah dan pembukaan Rapat Kerja (Raker) Partai Aceh 2021 di Gedung Olah Seni (GOS) Takengon.

 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...