Unduh Aplikasi

Aksi dukung Jokowi Presiden dilarang

Aksi dukung Jokowi Presiden dilarang
Aksi Jokowi, Foto: Tempo.co
POSKO Center Rakyat, Jokowi for President 2014 hari ini, Minggu, 19 Januari 2014 sedianya menggelar aksi menggalang dukungan masyarakat Surakarta untuk pencalonan Gubernur Jakarta Joko Widodo di pemilu presiden 2014.

Rencananya aksi dilakukan dengan meminta masyarakat menandatangani kain putih sebagai bentuk dukungan kepada Jokowi. Aksi dijadwalkan dimulai di bundaran Gladag mulai pukul 06.00 hingga selesainya agenda Hari Bebas Kendaraan. Kemudian peserta berjalan kaki menuju kawasan kota barat menuju posko di Jalan MT Haryono.

Tapi aksi tersebut rupanya terganjal perizinan. Karena alasan tidak mengantongi izin, peserta batal mengawali aksi meminta dukungan di bundaran Gladag.

Sekretaris Jenderal Posko Center Rakyat, Mas Bagus Kusagara mengatakan dia dilarang mengadakan aksi dukungan bagi Jokowi. "Tapi setelah kami lobi, akhirnya diperbolehkan," ucapnya di sela aksi, Minggu, 19 Januari 2014.

Aksi sempat molor sekitar satu jam. Rute aksi pun berubah. Peserta memulai aksi dari perempatan Gendengan menuju Gladag. Mereka menyediakan kain putih sepanjang 15 meter untuk tempat tanda tangan. Mereka juga membentangkan spanduk bertulisan "Jokowi for Better President" dan "Jokowi for Indonesia".

Dia mengaku tidak tahu pasti alasan kegiatan tersebut sempat dilarang. Dia membantah kegiatan tersebut adalah kegiatan politik praktis. "Kami hanya minta dukungan buat Jokowi. Ini sebatas dukungan moral dan tidak membawa nama partai tertentu," katanya. Ia menduga kegiatan tersebut sempat dilarang karena berbau politis.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Surakarta, Yosca Herman Soedrajad membantah pelarangan kegiatan bersifat politis. Dia menegaskan aksi tersebut dilarang karena tidak mengajukan izin ke Dinas Perhubungan selaku pengelola kegiatan Hari Bebas Kendaraan.

"Kami juga tidak ingin Car-Free Day jadi ajang kampanye politik. Apalagi ini mendekati puncak persaingan politik," ucapnya.

Akhirnya dia mengizinkan setelah peserta aksi berjanji menjaga etika dan tidak membawa identitas partai politik tertentu. "Sekarang kami izinkan. Tapi ke depan kami akan lebih tegas dalam mengeluarkan izin," katanya.

Dia tidak ingin ada kegiatan politik praktis yang disamarkan dalam kegiatan seni, sosial, budaya, dan sebagainya.

| TEMPO

Komentar

Loading...