Unduh Aplikasi

Akmal Ibrahim: AKN Abdya Tahun Ini Wajib Dibubarkan

Akmal Ibrahim: AKN Abdya Tahun Ini Wajib Dibubarkan
Bupati Abdya Akmal Ibrahim, saat memberikan kata sambutan acara lepas sambut Dandim Abdya, Foto: AJNN.Net/Fakhrul Razi Anwir

ACEH BARAT DAYA - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim, mengatakan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Abdya tahun ini wajib dibubarkan. Pembubaran ini dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti).

“AKN itu sudah menjadi keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Nasional, tahun ini wajib dibubarkan,“ kata Akmal Ibrahim saat memberi sambutan lepas sambut Dandim Abdya, Rabu (21/8).

Akmal mengatakan, Pemerintah Kabupaten Abdya tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan AKN Abdya. Ia mengungkapkan, permasalahan yang sedang dihadapi AKN Abdya, adalah telah keluarnya surat keputusan dari Menristekdikti terkait rekomendasi pembubaran.

“Jadi peu yak demo droe kuh, kakeuh kiban tapeugot. Dana hibah yang dibantu itu hanya untuk (Politeknik) Payakumbuh, yang bubarkan itu nanti Payakumbuh. Kita tidak ada kaitan, bukan kewenangan pemerintahan daerah,“ terangnya.

Ia juga menerangkan penyebab, mengapa hingga saat ini mahasiswa AKN Abdya belum juga diwisuda. Menurut Akmal, proses wisuda di akademi komunitas itu terhambat, karena tidak ada mahasiswa yang melakukan pembayaran SPP.

“Kenapa tidak bisa di wisuda, karena mahasiswanya nggak bayar SPP. Itu saja masalahnya,“ ujarnya.

Sementara itu, kata dia, pemerintah daerah tidak mungkin mengeluarkan dana, yang bukan menjadi kewenangannya. Terkait bantuan beasiswa terhadap mahasiswa AKN, penyalurannya harus tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Beasiswa itu kalau menurut aturan nasional penyalurannya, hanya untuk mahasiswa berprestasi atau karena miskin. Tidak ada yang sama rata, seluruh mahasiswanya dikasih beasiswa seluruh Indonesia, tidak ada,“ jelas Akmal Ibrahim.

Selain itu, Akmal mengaku bahwa dirinya telah menandatangani dokumen laporan AKN. Ia tidak menjelaskan dokumen apa yang dimaksud. Bahkan, ia mengatakan telah menyarankan kepada Sekda Abdya, Thamren, untuk meminta pendapat hukum kepada Kajari Abdya terkait persoalan AKN.

“Terakhir tadi pagi, saya baru teken laporan AKN. Saya sarankan ke pak sekda supaya meminta pendapat hukum dari Kajari,“ tuturnya.

Ia berdalih, permintaan pendapat hukum itu dilakukan agar persoalan di AKN ini, tidak akan menimbulkan dampak permasalahan hukum lainnya di kemudian hari. 

“Jadi, saya berharap kepada pak Kajari, agar segera memberikan pendapat hukum. Sehingga, pak sekda tidak ragu-ragu,“ pungkas Akmal Ibrahim.

Iklan Pemutihan BPKB- Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...