Unduh Aplikasi

Akademisi: Qanun LKS Secara Regulasi Sudah Sah, Kenapa Harus Ditunda

Akademisi: Qanun LKS Secara Regulasi Sudah Sah, Kenapa Harus Ditunda
Foto: Ist

BANDA ACEH - Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Zaki Fuad kritisi penundaan pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Padahal Qanun LKS yang lahir sebagai amanat serentetan perundangang-undangan, Qanun, dan Fatwa MUI Provinsi Aceh sejak puluhan tahun yang lalu, begitu mudah ingin ditunda dan direvisi di tangan Gubernur Aceh.

Zaki yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) mengatakan, padahal pembentukan Qanun LKS itu secara regulasi sudah sah.

"Kenapa harus ditunda. Karena ini prosesnya masih ada waktu satu tahun lagi," kata Zaki saat dihubungi AJNN, Senin (4/1/2021).

Ia mengatakan, saat melakukam webinar dengan Pimpinan Cabang BRI Syariah yang baru, sudah 95 persen proses pengalihan BRI Konvensional ke BRI Syariah.

"Kalau yang personal sudah pada selesai pengalihannya. Tinggal yang organinasi-organisasi besar saja yang belum. Untuk pengalihan asetnya juga sudah," ujarnya.

Terkait hal lain, kata Zaki, itu hanya masalah teknis saja. Dalam setahun ini pihak bank dapat menyelesaikannya segera.

Baca: Mawardi Ismail: Perlu Ada Kajian Lebih Lanjut Terkait Qanun LKS

"Jadi harus dibedakan masalah teknis, hukum, nasabah dan sebagainya. Jangan persoalan teknis dibawa ke masalah hukum. Itu nggak macing," jelasnya.

Menurut informasi yang didapatnya, setelah peralihan bank konvensional ke syariah itu jumlah nasabah naik sebanyak 75 persen.

Terkait masalah keterlambatan penarikan uang di ATM semenjak peralihan ke bank syariah, lanjut Zaki, itu hanya masalah teknis saja.

"Gempar-gemporkan yang di permasalahkan saat ini hanya masalah teknis saja. Masih ada waktu untuk perbaiki masalah teknis ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, EMK. Alidar mengatakan pihaknya dari Pemerintah Aceh tetap komit dengan Qanun LKS sebagai produk hukum legal.

"Pemerintah Aceh tetap komit dengan Qanun LKS sebagai produk hukum yang legal dan telah disepakati eksekutif dan legislatif," pungkasnya.

Komentar

Loading...