Unduh Aplikasi

Akademisi: BPMA Mesti Diurus SDM 'Melek' Industri Migas

Akademisi: BPMA Mesti Diurus SDM 'Melek' Industri Migas
Muhammad Irham

BANDA ACEH - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), selaku regulator yang membidani pengelolaan industri minyak dan gas bumi di Aceh, secara umum belum diisi perkerja yang memiliki latarbelakang pendidikan bidang migas.

Hal itu disampaikan Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Menurut dia, pejabat di BPMA seharusnya memiliki ilmu yang berkaitan dengan migas. Namun, dilihat dari struktur saat ini, sebagian besar jabatan Deputi diisi bukan SDM background migas meski memiliki kualifikasi Strata-2.

Dimintai tanggapan mengenai hal tersebut, Akademisi Universitas asal Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Muhammad Irham, menyampaikan bahwa pengelolaan migas memang dibutuhkan banyak tenaga professional dan ahli di bidang industri migas.

Tidak hanya ilmu kebumian (geologi dan geofisik), tapi juga tenaga teknis (perminyakan, pertambangan, mesin, elektro, industri, kimia dll). Khusus untuk top level manejerial di BPMA, memang agak sedikit politis namun harus memilki pengalaman yang baik dan linier dengan industri eksploitasi perminyakan dan gas bumi.

"Namun untuk level dibawahnya menurut saya, pengetahuan bidang dasar sangat sangat diperlukan terutama bidak teknis, eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan lapangan, Level inilah yang perlu dibenahi karena menyangkut fungsi dan tugas BPMA" kata Irham kepada AJNN, Senin (13/1).

Jebolan program Doctor of Philosophy (PhD) bidang Subsurface geology, Geology, department geology and geophysics, Texas A&M University ini mengatakan, BPMA merupakan lembaga regulator, sehingga pengetahuan bidang inti industri migas harus terpenuhi.

"Kalau tidak bagaimana membuat regulasi, kalau kita tidak tahu dan paham bisnis ini," tegasnya.

Lanjutnya, terkait energi mana antara minyak dan gas yang paling dominan di Aceh, dilihat dari karakteristik yang ditampilkan selama ini, kemungkinan besar offshore Aceh adalah gas. Akan tetapi, pada dasarnya minyak dan gas tidak ada bedanya secara bisnis. Bila prediksinya itu benar, maka itu merupakan kabar gembira dalam rangka memfungsikan kembali kilang Arun untuk mengolah gas menjadi LNG (gas alam cair).

Nanti, kebutuhan pasar domestik dapat disuplai dari lapangan-lapangan kecil, meski secara hitungan bisnis tidak memiliki keuntungan signifikan. Peran pemerintah diharapkan untuk menyiapkan infrastruktur pendukung. Dalam hal ini peran BPMA hanya membuat regulasi kepada operator dan merekomendasikan ke pemerintas daerah.
"Disinilah perlu keahlian orang-orang di BPMA untuk melihat apakah gas tersebut layak ekonomi atau tidak," sebutnya.

Sementara itu, sebut Irham, BPMA juga perlu meyakinkan pemerintah pusat bahwa pengelolaan migas dibawah 12 mil laut merupakan hak penuh Aceh, sehingga Pemerintah Aceh memiliki keleluasaan dalam mengelolanya. Melalui hak istimewa yang ada, Aceh harus dapat membuktikan memiliki kemampuan mengelola potensi kekayaan alam.

Terkait pembagian hasil bersama antara pusat dan daerah, juga harus didasari prinsip keadilan. Muncul pertanyaan, siapa yang akan menghitung ini? Tentu saja, BPMA selaku regulator dan sudah barang tentu harus mempunyai SDM yang mengerti bisnis industri migas.

Ia juga mengatakan , ini merupakan era keterbukaan dan semua hal diharapkan harus transparan. Namun, perlu diketahui dalam industri migas terdapat hal-hal yang sensitif dan tertutup untuk publik, tetapi tidak tertutup untuk pemerintah dan tim ahli. Oleh karena itu, BPMA perlu mengadakan tim ahli (konsultan), agar kebihakan yang diambil tidak salah.

"Informasi yang diberikan harus akurat dengan kebijakan pro rakyat. BPMA tidak bisa dan tidak boleh berbisnis karena merupakan lembaga regulator. Tapi, harus dapat meyakinkan pemda untuk berinvestasi bersama-sama dengan operator dan membentuk holding perusahaan daerah," jelasnya.

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...