Unduh Aplikasi

AHY Surati Jokowi, Minta Klarifikasi soal Gerakan Rebut Paksa Demokrat

AHY Surati Jokowi, Minta Klarifikasi soal Gerakan Rebut Paksa Demokrat
Jumpa pers Ketum Partai Demokrat AHY. Foto: untuk AJNN.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa saat ini ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021) di Taman Politik Proklamasi DPP Partai Demokrat di Jakarta. Konferensi pers juga dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan, Hinca Pandjaitan dan Ketua Mahkamah Partai, Mayjend TNI (Purn) Nachrowi Ramli.
 
"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," ujar AHY dihadapan sejumlah media.

AHY mengungkapkan bahwa sejumlah kesaksian yang diperoleh oleh pihaknya, gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ujar AHY yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat,  Teuku Riefky Harsya.

AHY juga mengatakan bahwa tadi pagi dirinya sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang diperoleh pihaknya.

Secara rinci AHY juga menjelaskan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu.
  
Menurutnya, pada 10 hari yang lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis. 
 
AHY mengungkapkan bahwa gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang yang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.  
 
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ujar AHY. 
 
"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," kata AHY menambahkan.
 
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka kata AHY, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.  
 
"Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," ujarnya.
 
Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk “memenuhi syarat” dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Menurut AHY para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. 

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian," ujarnya.
 
Partai Demokrat sendiri sebenarnya sudah sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya Demokrat menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. 

"Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam," ujar AHY.
 
"Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya," ujarnya menambahkan.
 
Akan tetapi menurutnya, lebih dari delapan orang saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana tersebut. 
 
"Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil-alihan secara “paksa” kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun," kata AHY.
 
"Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika," ujarnya menambahkan.

Partai Demokrat tentu saja akan bersikap tegas. Namun kata AHY, mereka tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini. 
 
Selain itu secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD & ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini.  Demokrat bersyukur karena pada hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.
 
AHY juga mengatakan kalau pihaknya sudah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan Demokrat baik di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah. 

"Dengan kata lain, insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah," ujar AHY.
 
"Kepada para pelapor, baik pimpinan daerah dan cabang, maupun para kader lainnya, atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya," ujarnya.
 
AHY juga mengintruksikan kepada seluruh kader Demokrat, untuk merapatkan barisan, dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun, serta terus bersatu, dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. 

"Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat," ujar AHY.
 
“Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak; nahkoda yang tangguh, tidak lahir dari lautan yang tenang," pungkas AHY.

Komentar

Loading...