Unduh Aplikasi

AHY: KLB Moeldoko Ancaman Serius dan Nyata bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia

AHY: KLB Moeldoko Ancaman Serius dan Nyata bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia
Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dan Sekjend Teuku Riefky Harsa saat memberikan keterangan pers didi Auditorium Yudhoyono, Foto: untuk AJNN. AHY

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons tentang adanya Kongres Luar Biasa Ilegal, Inkonstitusional, yang dilakukan oleh para mantan kader partai dengan bantuan penuh dari KSP Moeldoko.

Dalam Konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, AHY mengatakan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah (2020-2025) dan telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui SK KemenkumHAM. 

"Saya berdiri di sini, atas nama jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat, serta ribuan anggota parlemen Fraksi Partai Demokrat di seluruh tanah air, yang telah memberikan mandat dan amanah kepada saya, pada Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020," ujar AHY didampingi Sekjend, Teuku Riefky Harsa.

Baca: KLB Demokrat di Sumut Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum!

Dalam konferensi pers tersebut AHY juga menyampaikan lima hal penting yaitu, Pertama, Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, dilakukan dengan didasarkan pada niat buruk dan inkonstitusional. 

KLB tersebut menurut AHY, jelas tidak sah, bodong, abal-abal, ilegal dan inkonstitusional. Karena KLB ilegal tidak sesuai dengan AD/ ART Partai Demokrat yang mensyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan Kongres Luar Biasa dibutuhkan setidaknya dua pertiga dari jumlah DPD, setengah dari jumlah DPC dan adanya persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.

"Sedangkan, yang hadir di Deli Serdang saat ini, bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah lama tidak aktif dan sekarang bersekongkol dengan KSP Moeldoko," ujar AHY. 

"Hingga hari ini, saya sudah memegang Surat Pernyataan Kesetiaan dan Penolakan KLB dari 93 persen Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Sejak kemarin hingga pagi tadi, apel siaga yang dilakukan secara serentak oleh 34 Ketua DPD Provinsi, membuktikan bahwa 93 persen pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing," tambah AHY. 

Baca: Demokrat Aceh: KLB Bodong Demokrat Bisa Rusak Demokrasi Indonesia

AHY menyebutkan bahwa fakta di lapangan, hanya ada 7 persen pemilik suara yang hadir pada KLB ilegal tersebut, dan itupun adalah mereka yang sudah di PLT-kan sebelum KLB ilegal ini dimulai.

"Mereka telah dibayar, diiming-imingi uang, posisi dan mimpi menggenggam kekuasaan dengan cara-cara yang tidak terpuji," ujarnya.  

"Ini yang saya nilai sangat merusak Demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan disini. Tetapi juga nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita," ujar AHY mengingatkan.

Selain itu AHY juga mengungkapkan bahwa banyak orang-orang yang telah menjadi anggota partai lain, dilibatkan. Mereka yang bukan anggota Partai Demokrat, jelas tidak punya KTA, tapi langsung diakui menjadi anggota dengan nomor KTA khusus/spesial.

"Artinya, mereka telah melecehkan dan administrasi kepartaian untuk kepuasan politik mereka semata," ujarnya. 

"Jadi, saya tegaskan, 93 persen Ketua DPD dan DPC pemilik suara yang sah, tetap berada di posisi masing-masing. Jangan dibelok-belokkan fakta ini. Jelas itu KLB dagelan, menciderai akal sehat dan juga menginjak-injak etika demokrasi kita," tegas AHY. 

"Kedua, mengingat pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum. Tindakan itu ilegal dan jelas-jelas melawan Hukum," sambung AHY. 

Ketiga, menurut AHY, pihaknya telah berupaya mencegah terjadinya KLB ilegal ini, dan mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah mereka kirimkan kepada Menkopolhukam, MenkumHAM, dan Kapolri, yang mereka anggap memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan atas dasar nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di negeri ini. 

Keempat, terkait dengan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang. Terbukti, ketika diminta oleh pelaku GPK-PD untuk menjadi Ketum dalam KLB ilegal ini, yang bersangkutan menyatakan menerima, sebagaimana yang tadi kita dengar dan saksikan bersama melalui berbagai media. 

"Tentu ini meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang katanya ia tidak tahu menahu, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua itu permasalahan internal Partai Demokrat," ujar AHY. 

"Sekali lagi saya tegaskan, dari banyak bukti yang kami dapatkan selama ini, dan pada puncaknya adalah hari ini: KLB ilegal, maka memang sejak awal motif KSP Moeldoko tidak berubah. Yaitu, ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, dengan menggunakan cara-cara yang inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik. Saya mempersilakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menilai sendiri, sikap dan perilaku tersebut," tambahnya. 

"Yang jelas, bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang ksatria. Bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik, bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar AHY. 

Kelima, di negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan Partai Politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat. 

"Untuk itu, saya meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum," tegasnya. 

AHY juga mengatakan bahwa pihaknya menempuh jalur hukum dengan melaporkan panitia dan siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal ini kepada aparat hukum.  

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Juga kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia," ujar AHY. 

Selain itu, AHY juga menegaskan kalau tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. 

"Saya Agus Harimurti Yudhoyono, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi (AD/ART) kita juga tidak ada yang berubah," ujarnya. 

HUT Pijay

Komentar

Loading...