Unduh Aplikasi

Ahli Kontruksi: Pengendali Banjir Krueng Buloh Ambruk Akibat Kualitas Beton Buruk

Ahli Kontruksi: Pengendali Banjir Krueng Buloh Ambruk Akibat Kualitas Beton Buruk
Kondisi Proyek Pengendalian Banjir Bernilai Rp11 Miliar Lebih Ambruk di Aceh Utara. Foto: Sarina.

LHOKSEUMAWE – Faktor kualitas beton tidak seragam dan bermasalah mengakibatkan pengendali banjir Sungai Krueng Buloh, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, ambruk usai dibangun tiga bulan lalu.

Hal tersebut disampaikan Ahli Kontruksi dari Jurusan Teknis Sipil  Politeknik Lhokseumawe kepada AJNN, Rabu (13/1).

“Beton usia dua pekan atau 14 hari sudah mencapai kekuatan 88 persen, jadi sangat kecil kemungkinan kerusakan meskipun umur beton yang belum mencapai 28 hari,” kata Dosen yang sering jadi ahli kontruksi pengungkapan kasus korupsi tersebut.

Lanjutnya, belum cukup usia bukan alasan ambruknya beton tersebut. Karena pada saat perencanaan beton, ada faktor keamanan atau ditingkatkan 15 persen. Misalnya, kekuatan yang ditargetkan sekian, namun ketika didesain ditingkatkan 15 persen.

Baca:  Pengendali Banjir Ambruk, Inspektorat Aceh: Semua Pihak Harus Bertanggungjawab

“Untuk faktor kekuatan, saya rasa 88 persen itu sudah mampu menahan beban maksimum. Kalau saya lihat, ini faktor kualitas beton yang tidak seragam atau bermasalah,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut terjadi murni karena keseragaman mutu beton antara satu titik dan titik lain tidak sama. oleh karena itu perlu dicek lagi atau tes kubus. 

Sebelum dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus minta kontraktor menunjukkan hasil pengujian kuat tekan betonnya.

“Tentunya, sebelum dibangun, kontruksi sudah direncanakan dengan baik, dengan mutu beton tertentu dan mampu menahan terjangan air. Sekarang kenapa bisa retak seperti itu,” cetusnya.

Dalam hal ini, katanya, pengawasan juga dinilai kurang, kalau dilihat bukan hanya kontraktor yang salah, tapi juga konsultan pengawas apakah hadir selalu saat pembangunan, atau pernahkan memberikan warning terhadap pekerjaan itu, serta adakah terguran tertulis. Karena kunci ada di pengawas.

“Senakal-nakalnya kontraktor, kalau pengawasannya bagus, kontruksi juga bagus. Karena jika tidak ada tanda tangan pengawas, maka uang tidak bisa dibayar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihak Dinas harus benar-benar mencari pengawas yang memiliki kemampuan, professional, jangan asal-asalan. Karena, tidak akan terjadi korupsi dalam proses pembangunan jika tiga pihak, baik itu kontraktor, PPTK dan pengawasa tidak bermain.

“Berarti kalau bangunan tersebut bermasalah, ketiga pihak tesebut juga bermasalah. Mereka memang tidak membangun atas kaca mana mungkin pas kali, tapi jangan juga belum dipakai sudah rubuh,” ungkapnya.

Jika nanti yang diperbaiki bagian rubuh, sambungnya, apakah ada jaminan yang tidak ambruk itu mutunya sesuai aspek. Meskipun mereka bersedia memperbaiki, namun aparat penegak hukum sudah bisa masuk ke ranah ini.

“Jangan hanya memperbaiki bagian ambruk saja, bagian lain juga perlu dilihat, jangan tahun depan patah lagi. Kalau dua tiga tahun kembali ambruk yang rugi rakyat, karena uang rakyat yang digunakan untuk membangunnya,” cetusnya.

Dia berharap, proses pelaksanaan harus benar dalam lelang pertama, betul-betul memilih perusahaan yang punya pengalaman, kemudian membuat suatu aturan bagaimana tidak terjadi jual beli paket, dengan demikian anggaran tidak akan terpotong.

Komentar

Loading...