Unduh Aplikasi

Adi Laweung Diduga Menghasut, Aryos: Timses Jangan Tebar Kebencian

Adi Laweung Diduga Menghasut, Aryos: Timses Jangan Tebar Kebencian
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH – Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada menyarankan kepada seluruh kandidat gubernur dan wakil gubernur dan tim suksesnya ketika kampanye tidak menyebarkan kebencian dan menghasut.

“Seluruh kandidat dan tim sukses bertanggung jawab menjaga jalannya pilkada damai, salah satunya hentikan hasut menghasut baik di sosial media maupun di lapangan,” kata Aryos Nivada, Senin (15/11).

Seharusnya, kata Aryos, para kandidat dan tim sukses memberikan pendidikan politik bukan malahan menghasut. Bukan mengajarkan berpolitik yang baik kepada pemilih, tapi menghajarkan bagaimana membenci orang atau kandidat lainnya.

Baca: Jubir Partai Aceh Sebut Irwandi dan Zaini Abdullah Laknat bagi Aceh

“Saya menyarankan kepada panwaslih dan bawaslu secara bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas dan memproses secara hukum jika ada personal dari tim sukses salah satu kandidat melakukan hasutan, kebencian, dan pelanggaran lainnya. Jika tidak akan terulang kembali, harus ada efek jerahnya. Ini berlaku tanpa terkecuali,” ujarnya.

Apalagi, kata Aryos, sejalan dengan peraturan yang melarangan kampanye black campaign (kampanye negatif) tertera pada pasal 66 dan pasal 70 Peraturan KPU Nomor 7/2015 tentang kampanye pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan/atau wali kota/wakil wali kota.

Dalam pasal itu disebutkan, kata Aryos, larangan kampanye berupa menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. ketentuan senada juga diatur dalam Pasal 69 UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) mengenai sanksi diatur dalam Pasal 187 ayat 2 UU Pilkada
"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah),” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya meminta panwaslih harus pro aktif menjemput masalah yang terjadi di lapangan dan memproses, ketika sudah memenuhi unsur pelanggaran. Panwaslih jangan berdiam diri tanpa menunjukan kinerja yang progressif kepada publik Aceh.

“Saran saya kepada panwaslih harus membuat posko pengaduan , sms center, akun resmi pengaduan dari panwaslih untuk memudahkan masyarakat melapor pelanggaran dilapangan. KIP Aceh perlu membuat surat edaran tentang larangan menyebarkan kebencian, fitnah, hasutan di medsos,” ujarnya.

Komentar

Loading...