Unduh Aplikasi

INTERMESO

Adendum

Adendum
Ilustrasi: id.depositphotos

PEMERINTAH Pusat mungkin sudah tak tahan lagi dengan kelakuan para politikus di Aceh. Dengan kekuasaan besar, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, seharusnya pembangunan Aceh bisa lebih moncer. 

Kekuatan itu adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh. Undang-undang ini memungkinkan Aceh melakukan apa saja sepanjang aturan turunannya dibuat. Namun sepertinya pemerintahan di Aceh teralihkan. Pandangan mereka kabur saat harus melangkah sendiri. Mungkin karena terlalu lama diteteki sehingga tak tahu harus berbuat apa saat disapih. 

Dalam UUPA, pemerintahan Aceh itu terdiri dari kekuatan besar: Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dua lembaga ini memiliki kewenangan besar karena sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat.

Mungkin pemerintahan di Aceh perlu melakukan seminar besar, khusus untuk para pejabat dan birokrat. Karena selama ini, terlihat banyak pejabat dan birokrat yang tidak memahami arti kata. Bagaimana mungkin seseorang dapat melakukan tindakan yang benar sementara dia tidak memahami apa yang dia katakan. 

Seminar ini dibuat berkala dengan materi yang khusus. Di sesi pertama, para pejabat dan birokrat diajarkan untuk memahami kata kekhususan. Sesi kedua mempelajari arti kata sumpah dan kata berikutnya adalah amanah. 

Saat mempelajari kekhususan, para birokrat dan pejabat di Aceh akan bahwa mereka kesempatan untuk memahami potensi yang ada di diri mereka; baik atau buruk. Mereka diberikan pengetahuan bahwa pejabat dan birokrat itu adalah orang-orang khusus yang diberikan inisiatif untuk memilih menjadi baik atau buruk. 

Pada sesi kedua, mereka diingatkan kembali pada arti kata sumpah. Bahwa saat mereka bersumpah, terutama sumpah jabatan, maka mereka mengikatkan keteguhan hati untuk menjalankan semua tugas sesuai dengan kapasitas mereka, tidak lebih tidak kurang. Dalam sesi ini juga diusulkan agar setiap pagi, lewat aplikasi zoom, para pejabat mengucapkan sumpah. 

Lantas pada sesi ketiga, mereka diajarkan untuk mengenali kembali kata amanah. Bahwa mereka, para pejabat dan birokrat di pemerintahan Aceh adalah orang yang dipercayakan untuk memelihara harta, martabat, dan nyawa rakyat Aceh. Bukan sesuatu yang dengan mudah dapat diadendum. 

Komentar

Loading...