Unduh Aplikasi

Ada surat siluman dari Kementerian Dalam Negeri

Ada surat siluman dari Kementerian Dalam Negeri
Moest, Foto: Moestafiz. Saat Komisi A melakukan rapat membahas KKR hari ini, Senin, (23/6)
BANDA ACEH- Klarifikasi menyoal Qanun Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tengah menjadi polemik lantaran hingga kini surat klarifikasi sama sekali belum diterima. Namun, Kementerian Dalam Negeri mengaku sudah mengirimkan surat tersebut ke Pemerintah Aceh yang ditujukan ke Gubernur Aceh tertanggal 1 April 2014.

Kini surat klarifikasi bak siluman yang tidak tahu keberadaannya. Awal mulanya surat siluman itu mencuat ketika terakhir kali Komisi A DPR Aceh ke Kemendagri, dimana menurut informasi yang dihimpun AJNN, pihak Kemendagri telah mengirim surat klarifikasi. baca: Komisi A akan tindaklanjuti desakan pegiat HAM

Meskipun klarifikasi dari Mendagri telah mencuat ke publik, namun tetap saja secara prosedural klarifikasi belum dilakukan.

Kepala Biro Hukum Setda Pemerintah Aceh Edrian kepada AJNN, Senin, (23/6) membenarkan adanya surat siluman yang tahu keberadaaan dan pengirimannya.

"Ya benar, Pemerintah Aceh tidak ada menerima surat yang katanya sudah dikirim, yakni tentang klarifikasi Qanun KKR," kata Edrian.

Sedangkan 15 Qanun lainnya menurutnya sudah diterima oleh Pemerintah Aceh dengan waktu yang tidak bersamaan. "Khusus Qanun KKR, saya sama sekali tidak pernah lihat klarifikasi," jelasnya.

Dikatakannya juga klarifikasi yang dilakukan Mendagri juga sudah melewati batas waktu 60 hari, maka dengan hal itu qanun sudah sah. "Klarifikasi itu hak mereka, jika tidak sesuai dengan aturan lebih tinggi maka dalam waktu 60 hari itu, seharusnya ada Perpres untuk membatalkan qanun," terang Edrian.

Mengenai surat siluman tersebut, hari ini DPR Aceh juga telah melakukan rapat yang menghadirkan Badan Kesbangpol, Biro Hukum Pemerintah Aceh, Biro tata Pemerintahan. Pimpinan rapat Nurzahri mengatakan hasil rapat hari ini yakni akan mencari tahu soal surat klarifikasi Kemendagri soal Qanun KKR.
Menurut salah satu sumber AJNN, ada kabar Kemendagri menitipkan surat ke kantor Perwakilan Aceh di Jakarta, padahal surat ditujukan ke Gubernur Aceh.

| FIQIH PURNAMA
iPustakaAceh

Komentar

Loading...