Unduh Aplikasi

Ada Apa dengan RAPBA 2018

Ada Apa dengan RAPBA 2018
Ilustrasi. Foto: Net

Oleh: Rustam Effendi

Tarik ulur soal pengesahan RAPBA 2018 sungguh merisaukan kita semua. Belum ada titik temu yang mencerahkan dan menyembulkan sebuah harapan. Masing-masing pihak, baik Eksekutif maupun Legislatif, punya alasan tersendiri. Mereka masih sendiri-sendiri dalam menafsirkannya. Sendiri dan sendiri.

Di lain sisi, rakyat hanya bisa menyimak saja. Meski rakyat tak sendiri, berjumlah jutaan, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Hak rakyat telah diwakilkan pada wakilnya di parlemen.

Apa yang terjadi pada RAPBA 2018 kali ini persis dengan yang berlaku saat pembahasan RAPBA 2009 lalu. Saat itu, gubernurnya juga Irwandi Yusuf, hanya Wagubnya Muhammad Nazar, bukan Nova Iriansyah.

Seperti saya pernah tulis di Hr. Serambi Indonesia sekitar 9 tahun lampau, risiko keterlambatan pengesahan RAPBA akan sangat berpengaruh pada kelancaran implementasi program & proyek-kegiatan pembangunan. Tidak hanya untuk proyek fisik, tapi juga yang non fisik. Ujung-ujungnya, rakyat yang menjadi korban.

Dulu, ada beberapa provinsi di Tanah Air yang juga acapkali terlambat mengesahkan RAPBD saban tahun. Selain Aceh, juga DKI Jakarta dan beberapa provinsi lain. Tapi, sepertinya kini hanya Aceh yang masih abadi sebagai provinsi terlambat dalam pengesahan anggaran.

Sudah saatnya, menurut saya, kedua pihak yang telah diberi amanah oleh rakyat Aceh (Gubernur dan perangkatnya & DPRA) menempatkan soal pengesahan RAPBA 2018 sebagai tugas yang utama. Ini bukan perkara main-main. Segala perbedaan yang terjadi seharusnya segera diselesaikan dengan duduk bersama secara intens.

Saya mencoba membuat perumpamaan seperti yang pernah disinggung 12 tahun yang lalu oleh Mantan Menkeu Fuad Bawazier. APBD itu seumpama harga-harga dari kegiatan jasa layanan yang ditawarkan oleh Pemerintah Aceh kepada pihak DPRA sebagai pihak yang mewakili rakyat Aceh selaku pemilik uang/anggaran. Layanan yang akan diberikan pihak Eksekutif itu untuk kepentingan perbaikan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Nah, tugas pihak yang mewakili rakyat adalah bertindak untuk menilai secara cermat dan objektif, apakah harga dan peruntukan yang telah direncanakan oleh pihak Pemerintah Aceh (Eksekutif) itu sudah tepat dan sesuai? Jika tepat dan sesuai, luluskan pendanaannya. Jika tidak, coret dan jangan danai kegiatannya. Sejauh mungkin, harus dihindari terjadinya benturan kepentingan atau konflik saat melakukan penilaian itu.

Pihak Legislatif (baca: DPRA) sejatinya adalah pihak yang bertindak sebagai pembeli terhadap harga-harga yang ditawarkan oleh Eksekutif (Gubernur/SKPA). Dengan kata lain, DPRA bukan pihak Penjual, yang menjual proyek/kegiatan kepada Gubernur/SKPA. DPRA juga bukan pihak yang berperan sebagai Agen/Perantara antara Pemerintah Aceh dan Rakyat Aceh. Jika posisi DPRA telah berubah (maaf) sebagai Agen atau Perantara, maka di sinilah punca persoalannya. Tanpa berniat memburukkan profesi Agen, peran yang model begini biasanya lebih terjurus pada meraup kepentingan pribadi.

Kita juga harus menggugah tanggung jawab pihak Eksekutif (Gubernur dan perangkatnya). Eksekutif harus membuat kebijakan anggaran yang memuat kondisi kekinian (eksisting) dengan baik. Sebisa mungkin, dalam meramu kebijakan umum anggaran, dihindari kebiasaan melakukan "copy and paste", agar tidak terjadi pengelabuan situasi dinamika yang terjadi. Peran pihak Perencana program/proyek yang dipelopori Bappeda (juga bidang/bagian penyusunan program di SKPA lain), dalam hal ini sangat strategis dan menjadi penentu. Usahakan agar program/proyek yang akan dibiayai benar-benar yang menjadi prioritas daerah. Hindari memunculkan proyek/kegiatan yang sifatnya konsumtif, mubazir, atau sia-sia.

Nah, jika kedua pihak ini (Eksekutif dan Legislatif) mau menyadari kedudukannya masing-masing, tentu tidak akan ada hal yang mengganggu, sehingga pengesahan RAPBA saban tahun selalu jadi "pembasahan" di arena media publik. Citra daerah yang terkesan "buruk" soal ini tiap tahun seharusnya melecut kita untuk mau berubah. Janganlah kita selalu terperosok dalam lubang yang sama. Malu kita.

Mengapa provinsi-provinsi lain di Tanah Air umumnya bisa mengesahkan RAPBD mereka tepat waktu? Bukankah mereka (eksekutif & legislatif) adalah orang-orang yang se Tanah Air juga, dengan acuan perundang-undangan dan aturan yang serupa? Bukankah mereka juga bergaji dan menikmati pelbagai fasilitas yang bersumber dari uang rakyat?

Ada apa dengan pengesahan RAPBA kita saban tahun? Apa yang terjadi dengan para pemegang mandat politik di Aceh kita? Ada apa, ada apa?

Jawablah sendiri. Tak ingin saya menjawabnya. Kali ini, biarkan saya dan sahabat semua seperti mereka, sendiri-sendiri !

*) Penulis adalah Pengamat Ekonomi Aceh dari Universitas Syiah Kuala

Komentar

Loading...