Unduh Aplikasi

ACSTF jalin kerjasama dengan PSU Thailand

ACSTF jalin kerjasama dengan PSU Thailand
Jd
BANDA ACEH—Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) jalin kerja sama dengan Universitas Prince of Songkla dalam bentuk pertukaran mahasiswa dan staf guna meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di kedua belah pihak; menyelenggarakan sejumlah kegiatan, dan kerja sama penelitian. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak tersebut dilakukan pada Jumat (13/3/2015) pagi di Aula Prof Isa Sulaiman kantor ACSTF, Jl Merak No 46 D Neusu, Banda Aceh.

Secretary General (Sec-Gen) ACSTF Juanda Djamal dalam sambutannya mengatakan melalui program ini pihaknya ingin memperluas ruang lingkup kerja-kerja ACSTF. “Jika selama ini kita fokus pada advokasi kebijakan, maka ke depan kita coba jalin kerja sama dengan universitas guna melahirkan riset-riset yang berdampak pada perubahan kebijakan,” kata Juanda.

Di lain sisi, tantangan masyarakat sipil di Aceh hari ini, kata Juanda, tidak hanya membangun kerja sama dengan kampus-kampus tapi juga dengan pemerintah.

“Selanjutnya adalah membangun ekonomi masyarakat pasca-konflik, pemerintahan yang bersih, dalam artian bagaimanasumber daya yang ada dikelola dengan benar, HAM kestabilan keamanan, dan demokrasi. Semua tantangan tersebut telah dijalani secara bertahap hingga memasuki tahun ke-10 perdamaian Aceh,” ujarnya.

Di lain pihak, sebelum penandatangan MoU, Wakil Dekan Mahasiswa untuk Hubungan dan Kerja Sama Pendidikan PSU Faisal Daud, memaparkan tentang PSU, Fakultas Ilmu Politik di PSU, serta sejarah dan kondisi kekinian di Thailand Selatan.

“Di Thailand ada lima Universitas Prince of Songkla, dan di Pattani adalah PSU yang tertua,” ujarnya. “Untuk Fakultas Ilmu Politik, ianya berdiri pada 2005 lalu, kini ada sekitar 800 mahasiswa.”

Faisal menambahkan, konflik antara Kerajaan Siam dan Kesultanan Patani berawal sejak 1786. Lalu pada 1901, Siam berhasil membelah Kerajaan Patani menjadi tujuh wilayah. Pada 1905 ada perjanjian antara Kerajaan Siam dengan Inggris, yang salah satu poinnya menekankan bahwa seluruh wilayah Kerajaan Patani berada di bawah kedaulatan Kerajaan Siam.

“Hingga pada 1947, Haji Sulong menuntut adanya otonomi bagi wilayah Selatan Thailand, dan ia akhirnya dibunuh. Dan sejak saat itu konflik bersenjata masih terjadi di wilayah Selatan Thailand, khususnya Yala, Narathiwat, Pattani,” kata Faisal.

Kata dia, perundingan damai antara gerakan bersenjata di Selatan Thailand dengan pemerintah Thailand sempat dilangsungkan di Malaysia pada 2013 lalu. Namun hal tersebut tak lagi ada kesinambungan.

Dua mahasiswa PSU magang di ACSTF

Dua mahasiswa Fakultas Ilmu politik PSU telah berada di Aceh sejak Januari lalu. Di sini, keduanya belajar tentang Aceh pra damai hingga pasca-konflik serta membantu program-program atau kegiatan yang dilaksanakan ACSTF.

Dalam acara penandatanganan MoU antara PSU dengan ACSTF hadir aktivis 1998 Iqbal Farabi, Mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka Teuku Kamaruzzaman, Akademisi UIN Ar-Raniry Prof Yusni Sabi, sejumlah tokoh Aceh lainnya, dan mahasiswa asal Thailand Selatan yang tengah melanjutkan studi di Aceh.

SP

Komentar

Loading...