Unduh Aplikasi

Aceh Selatan terancam kena sanksi pemotongan DAU

ACEH SELATAN-Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terancam sanksi pemotongan dana alokasi umum (DAU) sebesar 15 persen dari Pemerintah Pusat apabila RAPBK 2015 belum disahkan DPRK hingga akhir Desember 2014.

“Kami sangat menyesalkan atas sikap Pemkab Aceh Selatan yang sampai saat ini belum menyerahkan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBK 2015 kepada dewan, apalagi sisa waktu bulan Desember ini tinggal dua minggu lagi,” kata Direktur Eksekutif LSM Kajian dan Advokasi Hukum (KAuM) Aceh Selatan M Nasir SH di Tapaktuan, Rabu.

Dikatakan,  jika dalam tenggat waktu itu pihak eksekutif dan legislatif tidak berhasil melakukan pengesahan APBK, maka daerah dan masyarakat akan sangat dirugikan.

Jika RAPBK 2015 tidak berhasil disahkan, maka Aceh Selatan harus siap menanggung konsekwensi dampak dari keterlambatan tersebut, diantaranya yakni sanksi pemotongan DAU sebesar 15 persen dari Pemerintah Pusat, terganggunya roda pemerintahan dan perekonomian masyarakat sampai kepada terancam tidak bisa dibayarnya gaji kepala daerah dan anggota dewan.

Namun di sisi lain, lanjut Nasir, keterlambatan penyerahan draft KUA PPAS tersebut juga berimbas kepada tidak maksimalnya pelaksanaan proses pembahasan RAPBK 2015 oleh pihak dewan bersama eksekutif dengan sisa waktu tinggal dua minggu lagi tersebut.

Sebab, jikapun pihak eksekutif dan legislatif tetap memaksa atau bersikukuh akan mensahkan RAPBK 2015 dalam bulan ini, maka secara otomatis mereka harus mempercepat proses pembahasan dalam waktu dua minggu tersebut.

“Jika kondisi seperti ini yang terjadi nanti, maka formasi pengalokasian anggaran dalam RAPBK Aceh Selatan tahun 2015 patut dipertanyakan dari segi legalitas dan segi keadilan serta proporsonalitas. Sebab tindakan atau kebijakan pengesahan RAPBK yang hanya membutuhkan waktu pembahasan selama kurang dari dua minggu tergolong aneh dan belum pernah terjadi,” ungkap M Nasir.

Sebab, sambungnya, sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi, maka dalam melakukan pembahasan serta pengesahan RAPBK, anggota dewan tidak cukup hanya terfokus membahas anggaran, tapi juga berkewajiban melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap program kerja serta penggunaan anggaran yang telah digunakan sebelumnya oleh pihak pemerintah.

“Artinya bahwa, jika pihak eksekutif dan legislatif mempunyai niat tulus serta ihklas untuk membahas anggaran sesuai aturan dan mekanisme yang ada, maka sangat tidak masuk akal cukup waktu selama dua minggu. Jika dengan waktu yang singkat itu, kami yakin bahwa pengesahan RAPBK Aceh Selatan tahun 2015 tidak akan pro rakyat,” tegas M Nasir.

Pihaknya, kata Nasir, mencurigai bahwa ada dugaan penciptaan kondisi dengan sengaja membuat grand skenario untuk memperlambat penyerahan draft KUA PPAS oleh Pemkab Aceh Selatan kepada pihak DPRK, dengan tujuan agar pelaksanaan proses pembahasan anggaran tidak membutuhkan waktu terlalu lama.

“Bisa jadi juga bahwa ada pihak tertentu yang di untungkan dari kondisi tersebut,” sindirnya.

Anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi STP saat ditanyai terkait persoalan itu, mengakui bahwa sampai Selasa (16/12), pihaknya belum menerima penyerahan draft KUA PPAS RAPBK 2015.

Menurutnya, draft KUA PPAS itu telah diminta dan ditunggu oleh pihak DPRK Aceh Selatan sejak bulan November lalu, namun telah mencapai satu bulan lebih ditunggu draft KUA PPAS dimaksud belum juga kunjung diserahkan oleh pihak eksekutif.

Pihaknya, kata Alja, juga merasa terganggu dan dirugikan akibat lambannya tindaklanjut dari Pemkab Aceh Selatan menyerahkan draft KUA PPAS tersebut.

“Atas keterlambatan pihak Pemkab Aceh Selatan ini, kami juga merasa dirugikan sebab akibat dari keterlambatan itu juga berdampak terhadap citra lembaga dewan, kritikan dan sorotan masyarakat tetap ke lembaga dewan, apalagi kondisi sekarang ini sudah delematis sebab jika tidak segera dipercepat pengesahan maka akan terancam kena sanksi pemotongan DAU, namun jika dipercepat pengesahan pun juga dipertanyakan dan disorot dengan sisa waktu yang sudah terlalu singkat,” ungkap Alja.

Sementara itu, Asisten III Setdakab Aceh Selatan Drs Rasyidin yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, keterlambatan penyerahan draft KUA PPAS RAPBK 2015 kepada DPRK Aceh Selatan disebabkan ada kebijakan baru yang harus diakomodir dan dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Selatan yakni terkait implementasi UU Desa pada tahun 2015.

“Berhubung ada kebijakan yang harus kita akomodir dan dilaksanakan tahun 2015, maka perlu pembahasan yang ekstra hati-hati, namun demikian terkait KUA PPAS itu kami berjanji bahwa dalam dua hari ini akan segera kami serahkan kepada DPRK Aceh Selatan,” tandas Rasyidin.

ANTARA

Komentar

Loading...