Unduh Aplikasi

Aceh Jaya Sudah Miliki Qanun Perlindungan Perempuan dan Anak

Aceh Jaya Sudah Miliki Qanun Perlindungan Perempuan dan Anak
Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem D saat menandatangani berita acara pengesahan rancangan Qanun Perlindungan Perempuan dan Anak. Foto: For AJNN.

ACEH JAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh mengesahkan rancangan Qanun tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalm apat Paripurna ke - XIV DPRK kabupaten Aceh Jaya tahun 2021, Senin (5/4).

Pengesahan qanun tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk. Yusri S, Sekda Aceh Jaya, Mustafa, Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem D, Wakil Ketua I DPRK Aceh Jaya, Irwanto NP dan Para Kepala SKPK serta Camat se Aceh Jaya.

Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem D mengatakan, pembentukan Qanun Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Jaya.

"Mudah-mudahan hasil rancangan qanun ini bisa memberi manfaat kepada seluruh masyarakat khususnya perempuan dan anak di kabupaten Aceh Jaya," kata Muslem D.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk. Yusri S menyampaikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu fokus perhatian dunia yang dibuktikan dengan dikeluarkannnya konvensi hak anak oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1989.

"Hingga saat ini sudah genap 30 tahun pemerintah indonesia meratifikasi konvensi hak anak dan juga hak terhadap perempuan," terang Tgk. Yusri S dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984, bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak anak dan perempuan serta memberikan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi kepada anak dan perempuan.

Di Provinsi Aceh, kata Tgk Yusri, kewajiban terhadap perlindungan perempuan dan anak juga tertuang dalam pasal 231 undang-undang nomor 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh, sehingga menjadi catatan penting bagi semua daerah untuk melaksanakan kebijakan dan memenuhi kewajibannya dalam penerapan perlindungan perempuan dan anak. 

Ia menambahkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus berupaya membuat kebijakan dan melaksanakan program-program yang berorentasi pada pemenuhan hak anak dan perempuan baik pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat, dan memberikan upaya terbaik dalam perlindungan hukum.

"Sebagai wujud komitmen kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak juga tertuang dalam visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017-2022," ungkapnya.

Tgk Yusri S berharap semua pihak agar sama-sama memperjuangkan capaian  Aceh Jaya menjadi kabupaten layak anak (KLA) tahun 2021, sehingga fokus pengembangan dan pertumbuhan anak yang memenuhi segala aspek dapat terwujud.

"Mudah-mudahan dengan terbentuknya qanun perlindungan perempuan dan anak akan memberikan semangat baru bagi semua pihak untuk terus berupaya dalam menghormati hak asasi manusia khususnya bagi perempuan dan anak," pungkasnya.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...