Unduh Aplikasi

Aceh Jadi Pelopor e-Katalog Komoditi Lokal

Aceh Jadi Pelopor e-Katalog Komoditi Lokal
Foto: Ist

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melakukan launching e-Katalog Rumah Layak Huni (RTL) sebagai langkah inovasi pengadaan barang/jasa. Lauching e-katalog RLH yang dilakukan di Hermes Hotel Palace, Rabu (28/8) malam ini diklaim sebagai langkah out of the box dalam perencanaan dan menjalankan program pembangunan.

Dalam sambutannya, Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebagaimana disampaikan Sekda Aceh, Taqwallah, menyebut e-Katalog sebagai contoh inovasi yang menjadi terobosan dalam rangka meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa secara profesional, kompeten dan berintegritas.

"Melalui penerapan program ini diharapkan akan menumbuhkembangkan peran serta penyedia lokal Aceh termasuk UMKM, yang pada gilirannya akan memajukan sektor swasta di Aceh," kata Sekda Aceh, Taqwallah.

Selain itu, penerapan e-Katalog lokal ini juga diyakini akan mendorong efektivitas belanja dan efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta termasuk pula dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang selalu diawasi dan disupervisi oleh KPK.

"Karena itu, di samping memudahkan kegiatan pengadaan untuk pembangunan rumah layak huni, program ini juga mempersempit celah bagi pihak yang ingin melakukan penyelewengan atau pun kecurangan," tambahnya.

Dengan program ini pula, maka prioritas unggulan ‘Aceh Seuniya’, yakni pembangunan rumah layak huni bagi kaum dhuafa yang sempat tersendat sebelumnya, dapat dilanjutkan.

Baca: Pemerintah Aceh Launching e-Katalog RLH, Apa Manfaatnya?

"Insyaallah dengan kerja keras serta kerja cerdas kita semua, target pembangunan rumah dhuafa sebanyak 30.000 di tahun 2022 dapat tercapai. Untuk mendukung upaya tersebut, kami meminta kepada Kepala Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan e-katalog ini, sesuai dengan spesifikasi yang telah disiapkan," imbau Plt Gubernur Aceh sebagaimana disampaikan oleh Taqwallah.

Sementara itu, Direktur pengembangan profesi dan kelembagaan LKPP RI, Tatang Rustandar Wiraatmaja, mengatakan adanya e-katalog merupakan capaian baru dari Pemerintah Aceh. Pasalnya keberanian besar Pemerintah Aceh menggunakan e-Katalog perumahan tidak sederhana dan tidak mudah distandarkan.

"Keberhasilan membuat e-Katalog rumah layak huni, ini adalah loncatan besar Pemerintah Aceh," kata Tatang Rustandar Wiraatmaja.

Menurutnya yang besar saja bisa dikatalogkan, apalagi komoditas-komoditas kecil lainnya dapat dikatalogkan dalam komiditi lokal.

"Pemerintah Aceh menjadi pelopor e-Katalog komiditi lokal," ungkapnya.

Ia menuturkan tantangan yang dihadapi adalah pengawasan, pembuktian dalam pelaksanaan menjadi penilaian dan pembuktian.

"LKPP mendukung dan berharap mengembangkan untuk komoditas lain dan menjadi percontohan level nasional," ujarnya.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) atau Kepala ULP Aceh Irwan Pandu Negara, mengungkapkan kalau inisiatif pelaksanaan pengadaan barang dan jasa rumah layak huni/rumah dhuafa melalui e-Katalog merupakan ide dari Plt Gubernur Aceh.

"Itu ide bapak Plt Gubernur," ujarnya singkat.

Komentar

Loading...