Unduh Aplikasi

WAWANCARA EKSKLUSIF BERSAMA DIRJEN BAK KEMENDAGRI (II)

Aceh Harus Punya Rumah Sakit Khusus Covid-19

Aceh Harus Punya Rumah Sakit Khusus Covid-19
Wawancara khusus tim redaksi AJNN.

BANDA ACEH - AJNN mendapat kesempatan bertemu secara khusus dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri RI, Dr. Safrizal ZA, M.Si. Sebelumnya, dalam wawancara eksklusif sesi pertama dengan Tim AJNN, Dirjen BAK yang juga putra asli Aceh tersebut menyampaikan tentang pentingnya penggunaan anggaran APBA 2020 senilai Rp 1.7 Triliun untuk penanganan wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

Pada wawancara sebelumnya, Safrizal menjelaskan bahwa anggaran sebesar itu ditujukan pada tiga hal pokok yaitu penanganan Covid-19, Ekonomi, dan social safety net. Selain itu Safrizal juga mengatakan dana untuk Social Safety net (Jaring Pengamanan Sosial) pada awal wabah Covid-19, anggaran itu memang untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun dana tersebut bisa digunakan pada situasi lain, tidak harus PSBB.

Pada Sesi kedua Tim AJNN dan Safrizal pada, Minggu (2/8) di Banda Aceh membahas tentang perlunya Rumah Sakit khusus Covid-19 di Aceh. Kepada AJNN Safrizal mengatakan Aceh tidak boleh bergantung pada pemerintah pusat dalam hal penanganan Covid-19. Menurutnya Aceh memiliki kapasitas untuk itu.

Berikut Wawancara Eksklusif tim AJNN dengan Safrizal, Minggu (2/8) di Banda Aceh.

Menurut Anda, apakah pemerintah Aceh mampu mengelola dana besar dalam penanganan Covid-19?

Saya kira mampu, tinggal kita dorong agar membelanjakan uangnya, baik dari sector bantuan social, dan juga penanganan kesehatan. Jangan menunggu serangan baru beraksi. Karena nanti akan kolaps, rumah sakit penuh dan tenaga kesehatan juga akan menyerah.

Pasien Covid-19 dan pasien biasa harus dipisahkan, dan kalau perlu menjadikan sebuah rumah sakit khusus untuk Covid-19, jangan berasumsi bahwa wabah ini akan selesai hari ini, besok atau pekan depan. Selain itu jangan tumpukkan semua ke pemerintah provinsi, pekerjaan ini juga harus di bagikan ke Pemerintah kota dan kabupaten. Selayaknya kita harus memiliki alat testing sendiri, jangan semua dikirim agar memudahkan dan mempercepat, selain itu juga lindungi juga tenaga kesehatan.

Hal apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah Aceh?

Pemerintah Aceh harus meningkatkan kapasitas, banyak laboratorium yang bisa diadakan dengan cepat, karena sekarang tidak ada lagi hambatan, tiap kabupaten dan kota boleh memanfaatkan uang yang sudah ada, jangan dibebankan semua ke provinsi. Karena yang menjadi garda terdepan saat ini bukan lagi rumah sakit dan tim medis, namun masyarakat itu sendiri. Jika garda terdepan tidak peduli maka yang dibelakang juga akan patah.

Bagaimana dengan anggaran yang tidak digunakan?

Soal anggaran yang tidak digunakan, apakah karena tidak ada barang atau tidak perlu atau sudah punya namun hendak dialihkan ke sektor lain, semua akan ditinjau kembali, kalau semua sudah dilakukan, maka akan direalokasi ulang. Tapi, pemerintah pusat akan sangat keberatan jika itu semua tidak dibelanjakan namun uang dialihkan ke sektor lain, jika SILPA yang timbul karena pemerintah tidak menggunakannya untuk penanganan dampak Covid, maka akan dipotong.

Bagaimana dengan gaya komunikasi dari tim Gugus Tugas Covid-19 sendiri?

Pemerintah Aceh juga harus mengumumkan setiap hari, berapa kasus Covid-19. Meskipun tidak menyebutkan namanya, namun perlu angkanya. Karena semua bertujuan agar masyarakat bisa bersiap-siap dan waspada. Kami juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, apalagi lonjakan Covid-19 di Aceh semakin tinggi. Selain itu juga menyarankan kepada pemerintah Aceh untuk lebih bervariasi dan penyampaian informasi publik sehingga bisa dipercaya. Hal itu bisa dengan membuat video positif, atau sosialisasi positif lainnya, sehingga bisa mengubah perilaku masyarakat agar tetap menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan.

Apakah ada dampak positif dari video Tokoh tertentu dalam sosialisasi bahaya Covid-19?

Kita tentu sangat bersyukur ulama Kharismatik Aceh, Abu Mudi sudah mengumumkan dirinya positif Covid-19 dan dirawat hingga saat ini sembuh. Dengan pengumuman itu setidaknya mengurangi pemikiran masyarakat yang menyebutkan Covid-19 itu hoaks.

Apakah imbauan ini cukup hanya dari Abu Mudi saja?

Kita berharap juga ada tokoh dan ulama lain yang menyampaikan hal yang sama, dan tentunya itu harus dirangkul oleh Pemerintah. Karena Zona hijau tidak selalu hijau dan zona merah tidak selalu merah.

Baik, terima kasih atas wawancara dan waktu yang sangat berharga ini, sukses selalu pak.

Sama - sama

Komentar

Loading...