Unduh Aplikasi

Aceh harus cepat sikapi PP 102 Tahun 2014

Aceh harus cepat sikapi PP 102 Tahun 2014
Iskandar
BANDA ACEH—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, pemerintah Aceh harus cepat mensikapi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 102 tahun 2014 tentang usulan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota menyusul akan diberlakukan PP tesebut oleh Presiden Jokowi sebagaimana ramai dilansir media massa.

”Ini sangat penting, jangan nanti ketika waktunya pemberlakukan sudah dekat malah Aceh belum mempersiapkan diri dengan baik,” ujarnya, Minggu (14/12) di Banda Aceh.


Anggota DPRA dari Partai Aceh ini menyampaikan hal tersebut dikarenakan Aceh telah memiliki Undang- Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di mana di dalamnya juga diatur mengenai pemilihan pimpinan daerah secara langsung dengan paket gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati.

Masalahnya, kata dia, PP baru telah diterbitkan oleh pemerintah, maka langkah baru juga diambil oleh pemerintahan di Aceh.

“Secara umum mana yang lebih efisien bagi kepentingan Aceh. Saya berpikir secara pribadi ini banyak juga nilai plus. Di mana posisi wakil gubernur bagi Aceh sesuai dengan jumlah penduduk bisa dua orang,” sebut mantan Sekjend BEMA UIN Ar-Raniry ini.

Begitu juga dengan dengan kabupaten/ kota di Aceh yang wilayahnya memiliki jumlah penduduk 250 ribu jiwa bisa mengusulkan dua wakil bupati/wakil wali kota.

Sementara di Aceh terdapat sejumlah kabupaten dengan jumlah penduduknya lebih dari 250 ribu, seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan sejumlah kabupaten lainnya.

“Ini juga bisa memperpendek rentang kendali adminitrasi. Misalnya tinggal di pilih saja wakil yang akan diusul dari daerah yang komunitas penduduk banyak dan masyarakat akan mudah berhubungan. Ini bisa memudahkan dalam bentuk pelayanan,” ujarnya.

Namun demikian, kata Iskandar jika pemerintahan Aceh mau melaksanakan PP yang diterbitkan pemerintah Jokowi, maka perlu segera diatur langkah- langkah strategis apa, misal dengan melakukan judicial review UUPA terkait pasal yang mengatur tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

“Pilihan ini segera dilakukan, saya selaku pribadi menilai banyak nilai plusnya dari diterbitkan PP ini. Meski demikian, tetap perlu duduk bersama untuk memutuskan keputusan apa bagi perjalanan pemerintah dan demokrasi di Aceh yang lebih baik,” sebut Iskandar Usman Al-Farlaky.

Sebagaimana diketahui, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (5) dan 176 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Desember 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

Disebutkan dalam PP itu, penentuan jumlah Wakil Gubernur (Wagub) berlaku ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 jiwa tidak memiliki Wagub; b. provinsi dengan penduduk 1 juta – 3 juta jiwa memiliki 1 (satu) Wagub; c. provinsi dengan jumlah penduduk di atas 3 juta – 10 juta jiwa dapat memiliki 2 (dua) Wagub; dan d. provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10 juta dapat memiliki 3 Wagub.

Adapun penentuan jumlah Wakil Bupati (Wabup)/Wakil Walikota (Wawali) berlaku ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 jiwa tidak memiliki Wakil Bupati/Wakil Walikota; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 100 ribu – 250 ribu jiwa memiliki 1 (satu) Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 250 jiwa dapat memiliki 2 (dua) Wakil Bupati/Wakil Walikota.

“Pengisian Wagub, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota,” bunyi Pasal 3 Ayat (1) PP tersebut seraya disebutkan, bahwa masa jabatan Wagub, Wakil Bupati/Wakil Walikota berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

SP

Komentar

Loading...