Unduh Aplikasi

Aceh gantung harapan di pundak "Jokowi - JK”

Aceh gantung harapan di pundak "Jokowi - JK”
HIdayat Almardy Ketua Badko HMI Banda Aceh, Ketua Badko HMI Aceh, Hidayat Almardy
BANDA ACEH - "A new Hope", begitulah sebuah tulisan yang menghiasi halaman depan majalah Time edisi 27 Oktober 2014, Jokowi disebut menjadi Presiden yang akan menjadi harapan baru bagi Pemerintahan Indonesia.

Harapan serupa juga menjadi tumpuan bagi Mahasiswa Aceh, hal tersebut di sampaikan Hidayat Almardy selaku Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam Aceh (HMI) di Banda Aceh, Senin, (20/10).

Ia menyampaikan, terpilihnya Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden priode tahun 2014 -2019, semua persoalan tentang Aceh dapat dengan cepat di tuntaskan.

"Harapan mahasiswa Aceh untuk pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, semua persoala yang meyangkut tentang Pemerintahan Aceh dapat di tuntaskan dengan cepat, apalagi JK sebagai salah satu inisiator yang terlibat lansung dalam perdamaian aceh di Helsinki". Ungkapnya.

Hal itu di sampaikan Hidayat, di sela-sela Ngopi bareng bersama bersama pengurus Himpunan Mahasiswa Aceh di Black Jack Kaffe Banda Aceh, Kehadiran Pemerintah Jokowi-JK, semoga mengiplementasikan semua poin-poin yang terkandung dalam MoU Helsinki sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

"Sesuai dengan apa yang menjadi sampul depan majalah Time A news Hope" Pemerintah Jokowi–JK benar-benar menjadi harapan baru khusunya bagi masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya”. Sebut Hidayat

Meskipun demikian, Ia juga menyebutkan, untuk mencapai itu semua, maka harus ada pendekatan yang baik dari Pemerintah Aceh, selanjutnya semua pihak harus saling menaruh kepercayaan dengan memprioritaskan hal yang berkenaan lansung dengan kesejahteraan rakyat Aceh.

“Harus ada aksi-reaksi yang menguatkan kepercaan, transparansi dan bila ada persoalan dalam perjalananya harus di musyawarahkan bersama dengan melibatkan semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan Aceh sendiri. Ungkap Hidayat.


Hendra KA

Komentar

Loading...