Unduh Aplikasi

Aceh Darurat Narkoba, Pemerintah Aceh Diminta Tes Urine Terhadap PNS dan Anggota DPRA

Aceh Darurat Narkoba, Pemerintah Aceh Diminta Tes Urine Terhadap PNS dan Anggota DPRA
Ilustrasi tes urine Narkoba. Foto: Google image.

BANDA ACEH - Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman mengatakan sejak sepuluh tahun yang lalu hingga saat ini keadaan Aceh memang sudah memasuki wilayah darurat narkoba.

Menurut Nasrul Zaman, banyaknya penangkapan terhadap penyulundupan narkotika jenis sabu di Aceh karena keseriusan Kapolda dalam memberantas narkoba.

“Keadaan Aceh darurat narkoba itu sejak dulu saat Irwandi-Nazar menjabat, bahwa Nazar sudah menyebutkan artinya sudah 10 tahun yang lalu, nah dalam 10 tahun ini tidak ada aksi Pemerintah Aceh yang signifikan dalam memberantas narkoba, ini pemberantasan agak kuat karena Kapolda Aceh sungguh-sungguh dalam memberantas narkoba sehingga banyak yang ketangkap,” kata Nasrul Zaman, saat dihubungi AJNN, Minggu (2/5).

Untuk langkah awal dalam memberantas narkoba, sebut Nasrul Zaman, Pemerintah Aceh perlu melakukan tes urine terhadap semua Pegawai Negeri Sipil (PNS), para bupati bahkan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta anak sekolah.

“Untuk tahap awal mungkin Pemerintah Aceh bisa melakukan tes urine terutama terhadap pihak Polisi, Jaksa, PNS, anggota DPRA dan anak sekolah, harus masif seperti tes Covid-19 juga, sehingga kita tahu petanya dimana yang paling parah tingkatnya, jangan hanya diam dalam hal narkoba,” sebutnya.

Nasrul Zaman mengungkapkan, Pemerintah Aceh juga perlu melakukan penguatan kerja sama baik dengan Polri maupun BNN, sehingga Pemerintah Aceh serius dalam melakukan pemerangasan narkoba di Aceh.

“Saya pikir Pemerintah Aceh harus malu karena ada anggota DPRK, ada PNS dan polisi yang terlibat dalam narkoba, sehingga harus ada program atau upaya dari Pemerintah Aceh membangun kerja sama, jangan hanya mendorong saja yang dilakukan pemerintah tapi juga membantu pihak Polri dan BNN dalam anggaran,” tuturnya.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga bisa melakukan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan melihat transaksi keuangan yang beredar di Aceh.

”Kita bisa tracking dari PPATK dari transaksi, jadi Pemerintah Aceh harus bekerja dengan PPATK untuk transaksi, karena banyak sekali uang yang beredar di Aceh, jadi PPATK perlu dilibatkan,” tutupnya. 

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...