Unduh Aplikasi

Abu Pesantren di Abdya Minta Aliran Sesat Dihentikan

Abu Pesantren di Abdya Minta Aliran Sesat Dihentikan
Ulama Abdya
ACEH BARAT DAYA - Sejumlah Abu Pimpinan Dayah/Pesantren dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mendesak Pemerintah Kabupaten Abdya untuk mengeluarkan surat himbauan agar menghentikan aktifitas aliran yang diduga sesat dalam kabupaten setempat.

Hal itu disampaikan Tgk H M Qudusi S Marfaly dalam acara Coffe Morning sekaligus diskusi dalam rangka pananganan aliran sesat yang berlansung di Kediaman Wakil Bupati Abdya Erwanto SE MA yang juga selaku Ketua Tim Penanganan Aliran Sesat Abdya, Selasa (20/10).

Tgk Qudusi, selaku Bidang Koordinasi dalam tim tersebut, mengapresiasi pihak keamanan TNI/Polri di Abdya yang telah bekerja sama mendampingi tim untuk mendatangi sejumlah aliran yang diduga sesat tersebut.

“Kita minta kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten (Forkompimkab) Abdya untuk mengeluarkan himbauan, agar aktifitas aliran yang diduga sesat dapat dihentikan sementara, sampai ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkapnya.

Menurutnya, masalah Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) di Kecamatan Babahrot harus segera ditindak secara hukum, karena fatwa MUI sudah jelas mengatakan kalau aliran itu sesat.

“Payung hukumnya sudah jelas LDII harus dihentikan, jangan sampai aparat hukum seperti pemadam kebakaran, saat api sudah besar disitu baru mengambil tindakan,” singkat Tgk H Qudusi yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Huda, Blangpidie.

Disamping itu, Wakil Bupati Abdya Erwanto SE MA, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Abdya hanya menfasiltasi saja, masalah suatu aliran itu dikatakan sesat atau tidak itu merupakan kewenangan MUI selaku pihak yang mengeluarkan fatwa.

Untuk itu, mari dicermati bersama bahwa perlu langkah konkrit dalam memberantas sejumlah aliran yang diduga sesat ini. Menurutnya, memberantas aliran sesat tidak semudah membalikan telapak tangan, sebab ada beberapa prosedur yang harus ditempuh sebelum melakukan eksekusi dan menyadarkan para warga yang telah terlanjur bergabung dalam aliran dimaksud.

Sementara itu, terkait dengan masalah LDII di Babahrot , Kapolres Abdya AKBP Hairajadi SH, menerangkan, setelah adanya fatwa dari MUI, kemudian harus ada surat pernyataan dari Forkompinkab plus untuk menghentikan kegiatan itu.

“Kalau surat itu sudah ada baru bisa dihentikan,” sebutnya dalam diskusi singkat dengan para Abu Pesantren yang juga turut dihadiri Dandim 0110/Abdya Letkol Inf Suhartono SIP dan Ketua DPRK Abdya Zulkifli Isa.

|JULIDA FISMA

Komentar

Loading...