Unduh Aplikasi

Abrar: Penyimpangan Pengelolaan Dana Partai Harus Diselesaikan Melalui Jalur Hukum

Abrar: Penyimpangan Pengelolaan Dana Partai Harus Diselesaikan Melalui Jalur Hukum
Abrar Muda. Foto: IST.

BANDA ACEH - Komisi Pengawas Partai (KPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) meminta semua pihak di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA untuk bisa menahan diri dalam mengeluarkan pernyataan di ranah publik. Karena hal tersebut bisa melukai dan mempertajam konflik.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris KPP, Tgk Abrar Muda, Kamis (18/3/2021), menyikapi sikap "berbalas pantun" yang dipertontonkan oleh Irwandi Yusuf dan kelompok DPP PNA versi Kongres Luar Biasa (KLB) dalam beberapa waktu terakhir.

"Tontonan ini menciderai konstitusi dan kader partai, serta hati rakyat yang telah memberikan kepercayaan kpd PNA sebagai partai berbasis perjuangan," kata Abrar Muda.

Baca: Irwandi Ancam Tempuh Jalur Hukum Masalah Uang Partai

Menurut Abrar, semua kebijakan partai harus berdasarkan musyawarah dan mufakat yang telah diamanahkan oleh forum tertinggi partai (Kongres) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, dimana implementasinya dijalankan melalui mekanisme rapat.

Untuk itu menurutnya Abrar, sesuai dengan tagline partai, “Modern dan Demokratis” maka semua kader termasuk pimpinan partai harus menjunjung tinggi norma dan etika dalam menjalankan roda kepemimpinan partai di semua level. Apalagi anggota dewan, baik DPRK maupun DPRA merupakan perpanjangan partai di parlemen. 

"Konflik internal yaitu KLB merupakan fakta yang tidak dapat dikesampingkan, Jika Ketua Umum (Irwandi Yusuf) berkeinginan untuk melakukan upaya rekonsiliasi terhadap Partai, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggelar rapat ditingkat DPP," ujar Abrar.

Rapat tersebut menurutnya bisa dilakukan rapat harian maupun Pleno DPP dengan agenda menyusun langkah-langkah rekonsiliasi, dan dituangkan dalam Nota Rekonsiliasi PNA berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2017. 

Baca: Irwandi Ancam PAW Anggota DPRA Melawan Partai

Secara konstitusional PNA, kata Abrar, kedaulatan partai telah dimandatkan kepada hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang secara aklamasi terpilihnya Samsul Bahri (Tiyong) sebagai Ketua Umum, dan telah didaftarkan ke Depkumham Aceh.

"Saat ini, PNA sebenarnya sedang menunggu pengesahan hasil KLB oleh Kanwil Kemenkumham Aceh. Secara "defacto" PNA saat ini berada di tangan hasil KLB dibawah kendali Samsul Bahri (Tiyong)," ungkap Abrar.

Namun karena badan hukum masih pada SK lama, maka kita hargai tahapan-tahapannya, termasuk dinamika internal saat ini. Tapi harus dipahami menurutnya adalah, rekonsiliasi apapun yang dilakukan oleh Irwandi tidak akan dapat membatalkan hasil KLB PNA.

"Kecuali dibatalkan oleh pengadilan dan apabila nantinya SK Kemenkumham tentang pengesahan KLB PNA dikeluarkan, kami juga meminta hal yang sama kepada saudara Samsul Bahri agar segera menggelar Musyawarah DPP utk melakukan rekonsiliasi demi penyelamatan partai," ujar Abrar.

Baca: Diancam PAW Irwandi, Falevi Malah Ketawa

Namun kata Abrar, ada keterbatasan yang disebabkan Irwandi Yusuf sedang menjalani hukuman di Lapas Suka Miskin, maka rapat bisa di gelar dan dikendalikan oleh Miswar Fuadi selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) dengan menghadirkan seluruh pengurus DPP.

"Tidak tertutup kemungkinan Irwandi bisa diminta menyampaikan pandangan- pandangannya terkait upaya rekonsiliasi dengan mekanisme yang bisa dipersiapkan oleh DPP, baik tertulis maupun daring," kata Abrar.

Selain itu menurut Abrar, forum rapat juga harus mengagendakan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan Partai yang saat ini terlanjur dikonsumsi publik dan sangat memalukan Partai. Lalu apabila ditemukan tindak pidana maka harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Terkait Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan oleh Irwandi dan Miswar Fuadi terhadap 5 anggota dewan PNA, menurut Abrar, tidak mempunyai dasar yang kuat, mengingat anggota dewan tersebut tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap aturan partai serta berdasarkan musyawarah DPP sebagai sebuah kebijakan partai. 

"Sekali lagi saya minta, semua pihak di internal Partai harus menghindari pernyataan-pernyataan yang menyerang kader secara personal sehingga dapat menjatuhkan harkat dan martabat seseorang demi nama baik kader dan partai," ujar Abrar secara tegas untuk mengingatkan.

Terakhir Abrar mengatakan bahwa segala bentuk kebijakan Partai yang tidak berlandaskan AD/ART PNA, batal demi hukum.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...