Unduh Aplikasi

Potret Buram Konflik PNA

Abrar Muda: Hentikan Tindakan Pembodohan Terhadap Kader dan Masyarakat

Abrar Muda: Hentikan Tindakan Pembodohan Terhadap Kader dan Masyarakat
Abrar Muda. Foto: IST.

BANDA ACEH - Komisi Pengawas Partai (KPP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) membeberkan sejumlah fakta baru terkait kisruh yang terjadi ditubuh partai politik lokal tersebut, diantaranya terkait posisi Miswar Fuadi sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) dan Kongres Luar Biasa (KLB).

Sekretaris KPP, Abrar Muda kepada AJNN, Senin (22/3/2021) mengungkapkan bahwa kembalinya Miswar Fuadi menjadi Sekjend PNA kubu Irwandi Yusuf bukanlah rekonsiliasi, hal tersebut hanyalah pemenuhan terhadap administrasi PNA dalam pemenuhan jalannya partai, terutama untuk pelantikan enam Pimpinan DPRK seluruh Aceh. 

Abrar Muda menyebutkan bahwa hal tersebut di gagas sejak konflik internal di tubuh PNA berkecamuk, saat itu yang terpikir  bagaimanapun panasnya konflik tapi roda partai harus tetap berjalan.

Baca: Abrar: Penyimpangan Pengelolaan Dana Partai Harus Diselesaikan Melalui Jalur Hukum

"Namun Miswar Fuadi sendiri yang menolak untuk menandatangani surat pengajuan pimpinan DPRK yang ditandatangani Irwandi dan Miswar (sebagai Ketua Umum dan Sekjend) dan memaksa KLB," ungkapnya.

KLB sendiri menurut Abrar terjadi atas perintah Majelis Tinggi Partai (MTP) yang digelar oleh Miswar Fuadi (Sekjend), Muksalmina (Ketua Dewan Penasehat) dan Soenarko (Ketua Dewan Pengawas).

Bahkan MTP menurut Abrar, menonaktifkan Irwandi Yusuf dari Ketua Umum Partai karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan tidak dapat menjalankan Partai karena sedang menjalani proses hukum. 

"Atas perintah MTP, kemudian DPP  sukses menggelar KLB dengan terpilihnya saudara Samsul Bahri (Tiyong) secara aklamasi. Dengan demikian secara konstitusional Irwandi Yusuf dan kepengurusan lama dianggap demisioner," kata Abrar.

Dan hasil KLB yang didaftarkan ke Kanwil Kemenkumham Aceh, saat ini masih dalam status sedang dalam proses. Abrar juga menjelaskan bahwa ketika KLB sukses digelar, konsolidasi dan rekonsiliasi partai wajib dilakukan dibawah kedaulatan yang telah di mandatkan oleh Kongres yaitu hasil KLB.

"Dalam hal ini Miswar Fuadi tidak dalam kapasitas penentu terjadinya rekonsiliasi, tetapi hal ini berada pada Irwandi Yusuf dan Samsul Bahri," ujarnya.

Menurut Abrar, rekonsiliasi antara Irwandi Yusuf dan Miswar Fuadi hanyalah kesepakatan biasa secara internal untuk jalannya roda kepemimpinan administrasi partai, bukan membatalkan hasil KLB.

"Dalam pandangan kami enam pimpinan DPRK itu amanah rakyat dan harapan kader untuk masa depan partai," ujarnya.

Terakhir Abrar Muda menyampaikan bahwa hasil KLB tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun selain pengadilan. Untuk itu dirinya meminta agar semua tindakan pembodohan terhadap kader dan masyarakat dihentikan. 

"Kami terus mendorong agar semua pihak mundur selangkah demi masa depan Partai, hilangkan sintemen-sentimen dan konflik pribadi demi kita selamatkan partai ini. Pat ujeun yang hana pirang, pat prang yang hana reuda," pungkasnya.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...