Unduh Aplikasi

Abdullah Puteh Terancam Gagal Maju di Pilkada 2017

Abdullah Puteh Terancam Gagal Maju di Pilkada 2017
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab.
BANDA ACEH - Calon Gubernur Aceh Abdullah Puteh terancam gagal mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 mendatang. Pasalnya Abdullah Puteh sebagai bekas narapidana belum menyelesaikan masa bebasnya selama lima tahun. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yaitu bagi bekas narapidana yang ingin mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati atau wali kota harus sudah menjalani masa bebas sekurang-kurangnya lima tahun dari masa pendaftaran.

Divisi Hukum Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Junaidi, mengatakan Abdullah Puteh sudah menjalani masa tahanannya sebagai narapidana yang berakhir pada tahun 2014 lalu.

"Menurut beliau sudah menjalani masa tahanan yang berakhir pada tahun 2014, artinya baru dua tahun menjalani masa bebas, di UUPA memang sudah ditetapkan yang belum menyelesaikan masa bebasnya dalam jangka waktu lima tahun dari masa pendaftaran tidak bisa mencalonkan diri," kata Junaidi kepada wartawan di Kantor KIP, Jumat (5/8).

Junaidi mengungkapkan, bagi bekas narapidana ada klausul hukum berikutnya yaitu keputusan Mahkamah konstitusi (MK). Dimana MK memutuskan syarat bagi seseorang bekas napi yang ingin mencalonkan menjadi gubernur, bupati dan wali kota itu dibuat syarat kumulatif yaitu apabila belum mencapai atau belum menjalani masa bebasnya selama lima tahun dari masa pendaftaran yang bersangkutan harus membuat pernyataan. Kemudian diumumkan di media bahwa sudah menyelesaikan masa tahanannya sebagai napi dan tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut.

"Kemudian itu dijadikan bahan dokumen atau formulir pada saat melakukan pendaftaran ke KIP," jelas Junaidi.

Bila dilihat dari draf revisi Qanun Pilkada Aceh 2016, kata Junadidi, dalam salah satu pasal menjelaskan bagi bekas narapidana juga mengadopsi putusan MK, yaitu mereka boleh mencalonkan diri kendati pun belum menjalani masa masa bebas, kemudian syarat berikutnya membuat pengumuman di media berbentuk pernyataan bahwa pernah melakukan perbuatan tersebut (korupsi).

"Yang jadi persoalannya sampai hari ini qanun tersebut belum disahkan DPRA, jika qanun baru belum disahkan maka masih berlaku qanun yang lama, salah satu syaratnya adalah bekas narapidana yang sudah menyelesaikan masa bebas selama lima tahun, bagi yang pernah dituntut selama lima tahun tidak boleh menjadi calon," jelasnya.

Namun, kata Junadi, Abdullah Puteh sudah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal di UUPA, apabila nanti turun keputusan MK atau qanun tersebut disahkan, dan memuat klausul bahwa bekas nabi boleh mencalonkan diri, itu tidak akan bermasalah bagi Abdullah Puteh.

"Kami terus mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA agar revisi Qanun Pilkada segera disahkan sebelum pencalonan berakhir. Setidaknya paling lambat sebelum tahapan pendaftaran yaitu 21 September, agar semua calon mendapatkan kepastian, dan mendamaikan semua calon," harapnya.

Sebelumnya, Abdullah Puteh yang maju melalui jalur perorangan (Independen) telah menyerahkan syarat dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke KIP  Aceh. Sayed Mustafa Usap dipilih sebagai wakil untuk mendampinginya nanti pada pesta demokrasi lima tahun sekali itu.

Komentar

Loading...