Unduh Aplikasi

35 Rumah di Gampong Jawa Lama akan Digusur, Warga Mengadu ke DPRK Lhokseumawe

35 Rumah di Gampong Jawa Lama akan Digusur, Warga Mengadu ke DPRK Lhokseumawe
Warga Gampong Jawa Lama, datangi Kantor DPRK Lhokseumawe.Foto: AJNN/Sarina

LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe akan menggusur 35 unit rumah warga yang ada di lahan milik pemerintah kawasan pesisir pantai, tepatnya di Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Penggusuran rumah warga itu dilakukan untuk proyek jalan di Kampung Jawa-Hagu (Jagu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2020.

“Kami dari masyarakat pesisir laut, hari ini datang ke DPRK Lhokseumawe, dan mengeluh dampak dari proyek Jagu,” kata salah satu perwakilan warga Gampong Jawa Lama, Abdul Hadi kepada sejumlah awak media di Kantor DPRK Lhokseumawe, Senin (31/8).

Dikatakan Abdul, pihaknya menilai Pemko Lhokseumawe mendesak masyarakat tersebut pindah dari daerah pesisir pantai. Selain itu, pembayaran ganti rugi dinilai tidak sesuai.

“Selama ini kami sangat menahan diri dan bernegosiasi dengan perangkat desa dan intansi terkait, akan tetapi tidak ada solusi, karena itu kami mengadu ke dewan hari ini,” ujarnya.

Sambungnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe membayar rumah yang dihancurkan milik warga dengan harga bervariasi, paling sedikit Rp 600 ribu dan paling besar Rp 11 juta lebih. Dan itu dinilai tidak wajar, karena anggaran rumah dhuafa saja mencapai puluhan juta.

“Ketika rumah dihancurkan hanya belasan juta, itu sangat tidak wajar, karena kebutuhan pokok pembuatan rumah di saat pandemi ini sangat mahal,” jelasnya.

Namun, katanya, Pemerintah mengusulkan solusi, ketika masyarakat di Gampong Jawa Lama digusur, masyarakat akan dipindahkan ke bangunan Rusunawa di Ulee Jalan, disana warga dampak dari pembangunan proyek itu akan digratiskan untuk tinggal selama dua tahun.

“Setelah dua tahun itu kami harus bayar. Sedangkan yang menjadi kendala bukan tidak mau, mata pencarian kami di pesisir laut, bagaimana kami bisa bayar dan sama saja seperti duduk di rumah sewa, sedangkan sebelumnya kami sudah memiliki rumah,” ungkapnya.

Lanjutnya, pembayaran juga dilakukan tergantung berapa luas rumah yang terkena saat pembangunan jalan, jika dapur yang terkena gusur, maka dapur saja yang dibayar, jika ada rumah yang kena dua tiang, hanya itu juga yang dibayar.

“Nah, jika rumah kena dua tiang dan dibayar cuma itu, sementara rumah tidak bisa ditempati lagi karena sudah ambruk, disini kami meminta bayaran ganti rugi harus sesuai lah,” tuturnya.

Lanjutnya, kendati demikian, pemerintah memang berjanji akan menggantikan rumah baru jika memiliki sertifikat tanah, namun di sini masyarakat mengeluh, karena rata-rata mereka yang tinggal di pesisir pantai itu tidak memiliki tanah.

“Kalau kami memiliki tanah sendiri kami tidak numpang di lahan pesisir tersebut, kami tidak menolak dan menerima jika kami digusur dari lahan milik pemerintah, namun kami hanya menuntut bayaran ganti rugi rumah yang digusur harus sesuai,” jelasnya.

Abdul menambahkan, hari ini merupakan batas akhir masyarakat di Gampong Jawa Lama yang terkena dampak tersebut harus mengosongkan rumah, karena pembongkaran akan dilakukan pada 1 September 2020, dan tanggal 10 kontraktor akan masuk,” imbuhnya.

Komentar

Loading...