Unduh Aplikasi

122 Penyelenggara Pemilu 2019 Dapat Santunan Kecelakaan Kerja

122 Penyelenggara Pemilu 2019 Dapat Santunan Kecelakaan Kerja
Ketua KIP Pidie Jaya, Iskandar

PIDIE JAYA - Sebanyak 122 panitia penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu di seluruh Indonesia mendapat santuan kecelakaan kerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI).

Jumlah anggota yang mendapat santunan kerja atau mengalami sakit disaat Pemilu 2019 tersebut terbagi dalam sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PKTPS).

Data yang diperoleh AJNN, Terdapat 43 kabupaten/kota yang menerima santunan kecelakaan kerja itu, 43 kabupaten/kota itu tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tegah.

Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan terakhir Provinsi Maluku.

Untuk Provinsi Aceh, hanya lima kabupaten yang mendapatkan santunan kecelakaan kerja dari KPU RI itu, yakni, Kabupaten Aceh Selatan (1 orang), Aceh Tamieng (2 orang), Gayo Lues (1 orang), Pidie (1 orang), dan Kabupaten Pidie Jaya (15 orang).

Nominal yang didapatkan juga berbeda-beda, mulai dari Rp 15 juta kondisi sakit berat 2, Rp 6.5 juta sakit berat 1, sakit sedang 2 Rp 4 juta, dan sakit sedang 1 Rp 2 juta.

Sementara itu, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya, Iskandar saat jumpa pers, Jumat (6/12) mengatakan, sejatinya KIP setempat mengusulkan 30 anggota yang sakit saat penyelenggara Pemilu 2019 berlangsung.

"Yang kami usulkan 30 anggota, tapi yang keluar hanya 15 orang, tapi jumlah yang keluar ini patut kita syukuri juga, sebab juga ada kabupaten yang tidak mendapat satu orangpun," katanya.

Iskandar menjelaskan, santunan tersebut langsung dikirim ke rekening penerima manfaat oleh KPU RI.

"Dananya apakah sudah masuk, kami tidak tau itu, sebab langsung dikirim oleh KPU ke penerima manfaat. Kami hanya menerima SK penerima saja," jelasnya.

Komentar

Loading...