Unduh Aplikasi

Yusril akan usaha satukan jadwal Pileg dan Pilpres

MAHKAMAH Konstitusi mulai menyidangkan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara yang juga calon presiden Partai Bulan Bintang.

Sidang dimulai pukul 13.30 WIB siang ini, Selasa 21 Januari 2014. “Kami berjuang menegakkan konstitusi. Kami ingin tumbangkan oligarki politik yang bercokol selama ini,” kata Yusril. (Baca: Ini Pasal UU Pilpres yang Digugat Yusril)

Melalui gugatannya ke MK ini, Yusril ingin menyatukan waktu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang selama ini digelar terpisah. Bila gugatan ini dikabulkan MK, maka setiap partai politik bisa langsung mencalonkan presiden dan wakil presiden, tak perlu menunggu hasil pemilu legislatif untuk melihat persentase perolehan suaranya karena pileg digelar serentak bersama pilpres.

Selama ini, Undang-Undang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan partai politik atau gabungan parpol yang memenuhi perolehan suara nasional 20 persen atau 25 persen kursi di DPR. Hal ini, menurut Yusril, tak sehat karena artinya capres hanya dapat diajukan oleh partai-partai besar atau koalisinya. Peluang bagi munculnya capres alternatif pun tertutup.

Lain halnya jika pileg dan pilpres disatukan. “Maka tidak ada lagi ambang parlemen dan koalisi. Pertarungan pilpres akan berlangsung adil. Semoga bisa merintis demokrasi sehat,” kata Yusril.

Mantan Menteri Kehakiman era Gus Dur itu berpendapat, waktu pilpres yang digelar setelah pileg tidak tepat. “Dalam sistem presidensial, seharusnya pemilu presiden lebih dulu, kecuali pada sistem parlementer,” kata Yusril.

Pasal-pasal yang diuji antara lain, pasal 3 ayat (4), pasal 9, pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU Pilpres. Pasal-pasal tersebut diujikan terhadap pasal 4 ayat (1), pasal 6A ayat (2), pasal 7C, pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Yusril, uji materi baru dilakukannya kali ini dikarenakan Yusril merupakan calon presiden dan dengan pemilihan yang dilakukan dua kali, Ysuri merasa hak konstitusinya dirugikan.

| VIVA

Komentar

Loading...