Unduh Aplikasi

Warisan Kotor Birokrat Curang

Warisan Kotor Birokrat Curang
Ilustrasi: BGR.com

APARAT penegak hukum harus mengusut dugaan pungutan liar yang dilakukan sejumlah oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) kabupaten setempat. Besar dugaan praktik ini berlangsung lama dan baru terungkap saat aksi yang digelar oleh ratusan honorer kategori 2 (K2) Senin lalu.

Polisi bisa memulai dari kwitansi penyerahan sejumlah uang dari peserta kepada oknum pejabat tertentu. Praktik ini diduga terjadi pada 2012 dan 2015. Dengan jumlah nominal uang bervariasi, yaitu Rp 45 juta dan Rp 15 juta. Orang yang diduga menjadi dalangnya adalah bekas pejabat penting di kabupaten itu.

Penegakan hukum atas dugaan kecurangan ini penting untuk diungkap dan diusut tuntas. Setidaknya, hukuman terhadap pelaku, baik yang menyogok ataupun yang disogok, benar-benar dapat memberikan efek jera. Terutama di saat-saat proses perekrutan CPNS berlangsung. Calo dan peserta saling mencari untuk saling memanfaatkan.

Kejadian ini juga menimbulkan keprihatinan mendalam. Ini menunjukkan bahwa suap menjadi hal lumrah. Sogok menyogok dalam proses perekrutan menjadi rahasia umum dan mengakar. Menjadi budaya baru yang benar-benar merusak. Ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang menganggap pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil adalah hal yang membanggakan.

Memberikan kesempatan kepada calon yang curang sama dengan memberikan pemerintahan kepada birokrat kotor. Mereka yang masuk dengan cara menyuap tak akan malu untuk meminta uang suap. Hal ini menjadi lebih memalukan karena sejak kecil mereka yang menyuap ini dibesarkan dalam lingkungan bersyariat Islam.

Komisi Aparatur Sipil Negara juga harus bertindak. Mereka harus mengusut dugaan suap ini. Keterlibatan orang penting dalam proses sogok menyogok ini merupakan harus ditindak. Jika perlu, yang bersangkutan dipecat karena erlalu banyak aturan yang dilanggar dalam statusnya sebagai abdi negera.

Komentar

Loading...