Unduh Aplikasi

Warga Rohingnya di Aceh Tanggung Jawab Siapa?

Warga Rohingnya di Aceh Tanggung Jawab Siapa?
Aktifitas Imigran Rohingya di SKB, Cot Gapu, Kabupaten Bireueun. Foto: AJNN.Net/Sarina

BANDA ACEH - Aceh sepertinya sudah menjadi tempat yang nyaman bagi warga muslim Rohingnya untuk mengungsi.  Pasalnya hampir setiap tahun, ada saja warga rohingnya yang terdampar di Aceh. Tahun 2018 saja, ada beberapa "gelombang" warga yang berasal dari negara Myanmar itu.

Mungkin, mereka nyaman menepi di Aceh. Apalagi masyarakat Aceh tidak memandang sebelah mata terhadap siapa pun warga asing walaupun berbeda agama yang terdampar di bumi Serambi Mekkah. Itu terlihat bagaimana Pemerintah Aceh dan pemerintah kab/kota serta masyarakat berbondong-bondong memberikan bantuan baik pakaian maupun makanan untuk warga Rohingnya.

Akibat seringnya warga Rohingnya terdampar di Aceh membuat Pemerintah Aceh kewalahan dalam mengurus mereka. Misalnya, terkait kondisi warga Rohingnya yang terdampar di Bireun, dengan total 79 orang. Mereka terdampar di Aceh pada 20 April 2018, namun setelah delapan bulan berlalu, belum ada kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait penangganan terhadap warga rohingnya ini.

Surat IOM kepada Pemerintah Aceh, Kemen Polhukam dan Bupati Bireun. Foto: Dok AJNN

Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri mengaku sudah melakukan berbagai cara untuk membantu warga Rohingnya di Bireun. Namun keterbatasan anggaran membuat pihaknya kewalahan untuk terus memberikan bantuan kepada Rohingnya tersebut.

"Kita (Pemerintah Aceh) kan ada batasan juga dalam membantu mereka (Rohingnya), apalagi dana terbatas. Masyarakat Aceh kan butuh juga diperhatikan, apalagi ketika akhir tahun sangat sering bencana, kalau kita serahkan ke mereka semua, bagaimana dengan warga kita sendiri," kata Kadinsos Aceh, Alhudri kepada AJNN beberapa hari lalu.

Dalam Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, pada bab pendanaan pasal 40 bahwa pendanaan untuk pengungsi yang berasal dari luar negeri bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian/lembaga terkait dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alhudri mengaku pihaknya telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk segera merelokasi imigran rohingnya yang ada di Bireun. Namun hingga kini belum ada upaya penanganan dari pemerintah pusat.

"Sudah kami surati kementerian terkait untuk segera mengambil langkah merelokasi mereka (Rohingnya), tapi tidak ada tindaklanjut apapun, kami juga sudah kewalahan mengurus mereka," ungkap mantan Kadis Satpol PP dan WH Aceh itu.

Bahkan, kata Alhudri, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) tertanggal 31 Agustus mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Aceh bahwa tidak bisa memberikan bantuan lagi kepada 79 warga Rohingnya di Bireun.

"Itu semakin membuat kami kewalahan, sekarang posisi Pemerintah Aceh serba salah, kalau tidak bantu makanan mereka kelaparan, kalau dibantu bagaimana dengan warga Aceh sendiri, makanya kami terus mencari jalan keluar agar mereka segera dipindahkan dari Aceh," ujarnya.

Surat Pementah Aceh yang dikirimkan ke Mensos RI terkait permintaan bantuan untuk warga Rohingnya. Foto: Dok AJNN

Ia mengungkapkan, alasan IOM tidak bisa lagi memberikan bantuan kepada 79 warga Rohingnya karena sejak tanggal 31 Agustus 2018, masa jangka waktu dana darurat yang dapat diakses untuk mendukung pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap pengungsi sudah berlalu.

"Belum selesai masalah 79 warga Rohingnya, sudah terdampar lagi warga Rohingnya di Aceh Timur, makanya butuh koordinasi yang bagus, sehingga kami tidak kewalahan juga mengurus mereka, kita bantu mereka atas keprihatinan yang menimpa mereka, tapi kan tidak selamanya harus menjadi tanggung kami," ujarnya.

Untu itu, mantan Plt Bupati Aceh Tengah itu mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk segera mencari jalan keluar untuk merelokasi warga rohingnya dari Aceh.

"Kami akan terus meminta pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar, semoga dalam waktu dekat ini ada tidaklanjut atas surat yang pernah kami kirimkan kepada pemerintah pusat," katanya.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...