Unduh Aplikasi

Warga Aceh Barat Protes, Tanah Proyek Irigasi Lhok Guci Dihargai Rp 22 ribu

Warga Aceh Barat Protes, Tanah Proyek Irigasi Lhok Guci Dihargai Rp 22 ribu
Sejumlah warga yang mengadu ke DPRK Aceh Barat terkait tanha mereka yang dibayar Rp 22 ribu untuk pembangunan Irigasi Lhok Guci. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Sejumlah warga Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Senin (8/7). Kedatangan mereka untuk mengadu terkait ganti rugi lahan pembangunan saluran Irigasi Lhok Guci yang dinilai tidak sesuai kesepakatan, dan merugikan masyarakat. Pasalnya lahan warga yang diganti hanya dihitung Rp 22 ribu per meternya. Padahal tanah-tanah warga itu tidak jauh dari badan jalan Meulaboh-Banda Aceh.

Seperti yang dialami Abdul Hakim (53). Lokasi tanah yang dimiliki hanya berjarak 40 meter dari badan jalan lintas nasional, namun dihitung Rp 22 ribu per meter, bahkan untuk isi dalam bidang tanahnya tidak dilakukan ganti rugi.

"Tanah kami dihargai Rp 22 ribu semeternya, sementara tanah yang bersebelahan dengan saya dibayar ada yang Rp 150 ribu per meter dan ada yang Rp 80 ribu permeter," kata Abdul Hakim.

Abdul Hakim menjelaskan sebelumnya Badan Pertanahan Nasional pernah mengatakan bahwa kalau jarak lokasi tanah 100 meter dari badan jalan harga dihitung sama.

"Tapi ini kok malah beda," ujar Abdul Hakim.

Selain harga lahan mereka yang dihitung murah, kata Abdul Hakim, panitia pembebasan lahan juga tidak menghitung nilai isi yang ada di dalam kebun tersebut.

"Seperti lahan milik saya yang di dalamnya berisikan tanaman berupa pohon karet siap panen yang harusnya masuk dalam hitungan penayah sebagai jerih payah pengelolaan tanaman tersebut," ungkapnya.

Anehnya lagi, kata dia, pihak BPN sebagai panitia pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) tidak berani membuka informasi terkait harga ganti rugi lahan yang sebenarnya, termasuk ada tidak nilai ganti kerugian isi dalam bidang lahan yang mereka miliki.

Disebutkannya, jumlah warga Desa Cot Darat yang terdampak ganti rugi lahan sebanyak 27 orang, akan tetapi 17 diantaranya menolak lantaran dianggap tidak sesuai harga yang ditawarkan, sedangkan 10 orang lainnya menerima.

Menurutnya, mereka yang menerima merupakan yang lahannya dibayar tinggi dan berbeda dengan harga lahan milik mereka. Atas dasar itu, mereka mengadukan persoalan ini ke DPRK sehingga tidak ada permainan dalam ganti rugi lahan tersebut.

"Kamis nanti bagi yang menerima disuruh kumpul di BAPPEDA, bagi kami yang menolak malah uangnya akan dititip di pengadilan. Ini kami ketahui saat kami teken untuk menolak nilai harga itu," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A, Tata Irfan mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu perkembangan saat ganti rugi yang akan dilakukan pada Kamis (11/7). Jika nantinya memang terdapat perbedaan harga ganti rugi, atau tidak sesuai, maka pihaknya akan memanggil panitia pembebasan lahan guna mempertanyakan persoalan tersebut.

"Kami kan belum punya data terkait harga, jadi kami tunggu saja prosea ganti ruginya. Kalau nanti tidak sesuai, kami panggil mereka untuk kami tanya," kata Tata Irfan.

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...